Medan - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai gagal menghadapi pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi. Penilaian itu datang dari HMI, GMKI, GMNI, dan PMKRI yang tergabung dalam kelompok Cipayung.
Ketua Badko HMI Sumatera Utara M Alwi Hasbi Silalahi mengatakan, pemerintah mengalami kegagalan di sektor kesehatan, dan pengendalian kondisi sosial masyarakat.
"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara gagal di sektor kesehatan. Tidak berdaya menekan penyebaran virus corona. Kegagalan juga terlihat nyata pada sektor ekonomi hingga kehidupan sosial masyarakat," terang Alwi, dalam siaran pers di Medan, Minggu, 10 Mei 2020.
Disebutkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini tidak mampu mengendalikan tingginya jumlah masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemerintah tidak memiliki data sasaran bantuan yang valid, dan tidak dapat memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan baik.
"Semua orang tahu bahwa tidak ada peran Pemprov Sumut dalam mencari solusi atas masyarakat yang terkena PHK, bahkan mungkin mereka tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian, hingga saat ini pemprov belum juga merampungkan data tentang masyarakat yang berhak menerima bantuan, padahal di daerah lain sudah mulai diturunkan bantuannya. Dan terakhir, hampir seluruh jenis kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga yang luar biasa pertanda pemprov tak berdaya. Pemprov Sumut abai, sudah gagal total," terangnya.
Korwil Sumatera Utara-NAD PP GMKI, Gito Pardede menyebut pemerintah perlu mempersiapkan skenario baru tentang kebijakan di tengah situasi pandemi Covid-19 jika tidak ingin semakin banyak korban berjatuhan.
"Nah, selama dalam tiga bulan pandemi menyerang Sumatera Utara, pemerintah sudah mengeluarkan sederet kebijakan terkait penanganan wabah Covid-19. Mulai dari geser-geser anggaran, relaksasi ekonomi dan pengaturan kehidupan masyarakat. Namun beberapa kebijakan di antaranya bersifat dilematis, tanpa fokus, dan nyaris tanpa terobosan karena korban covid di Sumut melonjak tinggi beberapa hari terakhir," sebutnya.
Pemprov Sumatera Utara harus memiliki rencana cadangan agar penanganan Covid-19 cepat dan tidak terdampak ke ekonomi masyarakat
Seharusnya pimpinan tertinggi di Pemprov Sumatera Utara perlu memperhatikan sektor pertanian dalam pemenuhan sembako, sehingga bisa dipakai produk lokal. Tujuannya agar petani bisa tetap bertani, begitu juga dengan sektor pendidikan yang menjadi sorotan adalah SD sampai SMA.
"Belum ada kita lihat bantuan belajar yang diberikan kepada mereka baik sarana dan prasarana, terlebih siswa yang di desa padahal universitas sudah berikan bantuan pulsa untuk daring mahasiswanya. Tapi untuk SD, SMP, dan SMA tidak ada bantuan. Menyedihkan," ungkapnya.
Ketua GMNI Sumatera Utara Paulus Peringatan Gulo menilai, pemerintah di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi lambat dalam pendistribusian sambako untuk masyarakat. Dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bahan pokok tersebut.
"Untuk itu kita berharap Pemprov Sumatera Utara harus memiliki rencana cadangan agar penanganan Covid-19 cepat dan tidak terdampak ke ekonomi masyarakat. Kita menyarankan pemerintah untuk sembako yang mau dibagikan itu dikonvesikan saja ke uang tunai, agar perputaran ekonomi masyarakat bisa dibangkitkan kembali, sama halnya yang telah dilakukan Bupati Tapanuli Utara, untuk memperbaiki ekonomi masyarakatnya yang sudah hancur oleh Covid-19," tukasnya.
Komisaris Daerah PMKRI Sumbagut Parno Mahulae meminta agar Pemprov Sumatera Utara bergerak lebih sigap. Sebab dalam sehari masyarakat positif corona bisa bertambah 22 orang. Hal ini menjadi catatan buruk dalam penanganan virus ini.
"Tes massal harus segera dilakukan. Supaya pemetaan penyebaran virus ini dapat dideteksi dengan cepat. Penyediaan alat-alat kesehatan juga harus ditingkatkan. Kesiapan rumah sakit semakin ditingkatkan. Semakin meningkatnya penyebaran virus ini, kesiapan medis juga harus ditingkatkan. Jangan sampai medis kita tidak sanggup menangani virus ini," ujarnya.
Selain itu, rumah sakit pemerintah daerah di Sumatera Utara juga harus ikut diberdayakan. Anggaran pemerintah diharapkan untuk menyiapkan alat-alat kesehatan untuk penangan virus ini. "Jika semuanya diberdayakan, saya yakin penyebaran virus ini bisa diminimalisir," tandasnya.[]
