Jakarta - Sejumlah wilayah di Indonesia perlahan tengah mempersiapkan untuk menggelar pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas mulai Senin, 30 Agustus 2021.
Salah satunya adalah Pemeritah Provinsis Jawa Tengah. Kebijakan ini menyusul adanya sejumlah daerah yang masuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1, 2, dan 3.
Kendati demikian, pelaksaan sekolah tatap muka harus menerapkan perdoman yang telah ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021.
Yakni, Sekolah yang berada pada daerah PPKM Level 4, tetap tidak diperkenankan menyelenggarakan sekolah tatap muka.
“Pak Gubernur (Ganjar Pranowo) sudah membuat surat edaran yang menyatakan bahwa kalau suatu daerah kabupaten/kota yang masuk dalam level 4, maka pembelajaran tetap daring," Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Suyanta, Minggu, 29 Agustus 2021.
Suyanta mengatakan, tahapan kedua yang harus dilalui, adanya kesiapan sarana prasarana.
Sedangkan tahap ketiga, pihak sekolah mutlak mendapatkan izin dari orang tua, gugus tugas kabupaten/kota, dan pemangku wilayah, yaitu bupati/wali kota, atau gubernur untuk jenjang SMA/SMK.
Menurutnya, agar sekolah bisa melakukan uji coba PTM, juga harus ada rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan verifikasi cabang Dinas Pendidikan.
“Sekolah yang sudah siap nanti harus mendapatkan izin dulu. Itulah pentingnya. Ini diatur, dikendalikan dalam rangka pengendalian Covid-19. Jangan sampai PTM terbatas ini menjadi klaster baru," katanya.
"Maka dinas lain termasuk Dinas Pendidikan harus patuh kepada pengendali, Gugus Tugas Covid setempat,” ujarnya.
Suyanta mengatakan, penyelenggaraan PTM terbatas yaitu sekolah harus membatasi jumlah siswa.
Jika merujuk pada Inmendagri, PTM terbatas itu maksimum 50 persen. Namun, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membatasinya 30 persen.
Menurutnya, PTM terbatas juga memberlakukan durasi waktu yang terbatas. Jadi, uji coba PTM paling lama berjalan dua jam.
Kemudian, PTM terbatas maksimal tiga jam, serta berjalan tanpa istirahat. Pihaknya telah membuat pedoman PTM, antara lain meliputi jumlah siswa yang masuk secara total maksimum 30 persen.
Selain itu, dalam satu ruang kelas diatur jaraknya minimal 1,5 meter, siswa masuk dengan tertib sesuai protokol kesehatan (prokes), langsung pulang, tidak ada kegiatan ekstra, serta tidak ada istirahat.
Selain itu, dalam satu ruang kelas diatur jaraknya minimal 1,5 meter, siswa masuk dengan tertib sesuai protokol kesehatan (prokes), langsung pulang, tidak ada kegiatan ekstra, serta tidak ada istirahat.
Jika pada minggu berikutnya level wilayah tersebut naik menjadi level 4, maka sekolah harus tutup lagi atau tidak bisa meneruskan PTM.
“Misalnya dia (daerah) pada level 3 pun pada masa uji coba atau masa PTM terbatas ada kasus positif, maka wajib ditutup sampai nanti mendapatkan rekomendasi lagi dari gugus tugas setempat,” katanya.
Dalam Ingub tertulis, daerah dengan level 2 yaitu Kabupaten Kudus dan Jepara.
Level 3 ada 18 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Wonosobo, Pekalongan, Magelang, Brebes, Pemalang, Grobogan,Tegal, Pati, Banjarnegara, Batang, Rembang, Semarang, Kendal, Demak, Blora, Temanggung, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan.
Sementara itu, daerah level 4 ada 15 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Boyolali, Purbalingga, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Kebumen, Banyumas, Sragen, Purworejo, Cilacap, Karanganyar, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Magelang.[]
Baca Juga:
- Asesmen Jadi Syarat Penerapan Sekolah Tatap Muka di Jakarta
- Gubernur DKI Terbitkan Aturan dan Syarat Sekolah Tatap Muka
- Ikatan Dokter Anak: Sekolah Tatap Muka Bisa Dimulai Bertahap
- DKI Terapkan Belajar Tatap Muka Besok, Ini Daftar Sekolahnya
