Pemprov Jabar Diminta Buka Data Penerima Bansos

PSI Jabar minta Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten serta kota membuka data penerima bantuan sosial kepada publik
DPW PSI Jawa Barat saat melakukan aksi solidaritas untuk para pekerja informal di beberapa titik di Kota Bandung, Bandung, Selasa 21 April 2020. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati).

Bandung - DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Barat meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten atau kota secepatnya membuka data penerima bantuan sosial kepada publik agar lebih transparan. "Transparansi penting agar rakyat bisa percaya dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah. Saya meminta agar pemerintah membuka semua data penerima bantuan," pinta Ketua DPW PSI Jawa Barat, Furqan AMC, Bandung, Selasa, 21 April 2020.

Dengan demikian kata dia, semua unsur masyarakat bisa saling mengingatkan, mengawasi dan saling menjaga di tengah situasi krisis seperti ini. Selain diminta membuka data penerima bantuan sosial, PSI Jawa Barat pun meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kota atau kabupaten untuk segera mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19. "Secepat mungkin dan setransparan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19," tegas dia.

Solidaritas PSI Jabar untuk Pekerja Informal. Furqon pun menambahkan, mengingat tidak semua masyarakat di Jawa Barat terutama yang wilayahnya diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam kondisi berkecukupan. Apalagi saat penerapan PSBB berbarengan Bulan Ramadhan. Oleh karena itu PSI melakukan aksi solidaritas untuk para pekerja informal dengan memberikan bantuan beras dan masker. "Selain mengandalkan bantuan pemerintah, kita juga perlu bersolidaritas dengan para pekerja informal," tambah Furqan.

Bantuan yang diberikan tersebut kata Furqon, hasil swadaya kader PSI Jawa Barat dan ratusan masker sumbangan dari simpatisan. "Menghadapi dua momen, PSBB dan Ramadhan, tersebut DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Barat tergerak untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat," kata dia.

Bantuan tersebut diberikan tadi (Selasa 21 April 2020) untuk para pekerja informal yang terdampak wabah Covid-19 di kawasan Cicadas, Antapani, Cikutra, Cicaheum, Suci dan beberapa titik di Kota Bandung.

Sementara itu Indri Hafsari, koordinator kegiatan menjelaskan bahwa rencananya program yang disebut Solidaritas Beras Untuk Pekerja Informal akan terus dilanjutkan dengan mengajak sebanyak mungkin kader, simpatisan maupun para donatur untuk berbagi beras. "Masing-masing bisa berbagi beras 5 kg, 10 kg, atau 25 kg, berapapun kami terima" tambah dia.

Bagi donator yang ingin menyalurkan bantuan melalui PSI Jawa Barat bisa disalurkan melalui rekening BCA 437 246 3299 atas nama Partai Solidaritas Indonesia.

Untuk diketahui, PSBB Bandung Raya akan segera berlaku menyusul telah ditekennya Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar 30/2020 tentang pedoman PSBB serta Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 443/Kep-240-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan PSBB di daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang dalam rangka percepatan penanganan virus corona (Covid-19).

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Bandung Raya akan resmi berlaku Rabu 22 April 2020 hingga Selasa 5 Mei 2020. Tujuan PSBB tidak lain untuk mencegah pergerakan warga mengantisipasi persebaran Covid-19. Waktu PSBB Bandung Raya juga akan bersamaan dengan bulan suci Ramadhan. []

Berita terkait
PDIP Jabar, Bansos Tak Cukup Atasi Dampak Ekonomi
Bantuan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19 tidak akan cukup mengatasi dampak ekonomi akibat Covid-19
Thoriqoh, Cegah Penerima Bansos Ganda di Jawa Barat
Anggota Fraksi PAN DPRD Jabar, Thoriqoh Nasrullah Fitriyah, minta Pemprov Jabar memastikan agar tidak ada penerima bantuan sosial ganda
Refocusing Anggaran Jabar Paling Tinggi untuk Bansos
Pemprov Jabar klaim daerahnya paling tinggi persentase refocusing anggaran untuk percepatan penanggulangan Covid-19 dibanding provinsi lain
0
Tinjau Lapak Hewan Kurban, Pj Gubernur Banten: Hewan Kurban yang Dijual Dipastikan Sehat
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek.