Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya melakukan evalusi atas kebijakan penutupan pasar tradisional di saat ada pedagang terinfeksi Covid-19 atau virus corona. Evaluasi tersebut karena angka kasus Covid-19 terus saja bertambah.
Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi, terkait kebijakan penutupan pasar tradisional. Dari evaluasi tersebut, kata Hebi, menyebut kebijakan tersebut kurang optimal.
Karena sarana dan prasarananya terbatas. Contoh rapid test-nya juga terbatas, terus kemudian yang lain-lainnya juga terbatas.
"Sekarang kan ada evalusi, lah ternyata tidak optimal penutupan itu. Ternyata penyebaran tetap berlanjut. Terus kenapa ditutup kalau penyebaran berlanjut," kata Hebi, saat dihubungi telepon, Sabtu, 16 Mei 2020.
Hebi juga menyebut penyebabnya ialah tidak ada penanganan khusus, terhadap pasar yang telah dikosongkan. Ia beralasan, saat ini alat yang dimiliki Pemkot sangat terbatas.
"Karena enggak ada treatment (terhadap pasar yang sudah ditutup). Karena sarana dan prasarananya terbatas. Contoh rapid test-nya juga terbatas, terus kemudian yang lain-lainnya juga terbatas," ujar dia.
Tak hanya itu, Hebi mengungkapkan, ternyata para pedagang yang lapaknya ditutup selama ini tidak mengisolasi diri dan lebih memilih berjualan di tempat lain. Pihaknya menakutkan, hal tersebut nantinnya malah akan menciptakan klaster baru.
"Nah temuan kami, kalau (pasar) ditutup, ternyata jualannya enggak berhenti. Mereka berjualan di mana-mana akhirnya. Ini kan tidak optimal gitu, penutupan itu," kata dia.
, daripada melakukan penutupan. Selain itu, bagi pasar yang telah dikosongkan, akan segera dibuka kembali.Hebi menyimpulkan Pemkot Surabaya ke depan bakal menerapkan social distancing, daripada melakukan penutupan. Selain itu, bagi pasar yang telah dikosongkan, akan segera dibuka kembali.
"Condong ke social distancing daripada penutupan. Pasar Kupang Gunung dibuka, (Pasar) Simo juga saya buka. Jadi nanti yang positif itu akan diapakan, terus lapaknya juga diapakan kan gitu," ucap dia.
Sementara itu, saat disinggung perihal surat edaran Kementrian Perdagangan beberapa waktu lalu, Hebi sangat setuju akan hal itu. Penerapan pshycal distancing juga sebagai jawaban atas permintaan pemerintah pusat tersebut.
"Jadi, nantinya kita akan lokalisir di sana (pasar), kemudian kita atur di situ. Jadi istilahnya pengaturan, bukan penutupan. Intinya kita tidak menggangu perekonomian juga, kesehatan juga terjaga, itu berdasarkan evaluasi kita, jadi kita enggak ngawur," tutur dia.
Tempat Wisata Dilarang Buka Saat Libur Lebaran
Sementara itu, Pemerintah Kota Kediri menegaskan tidak akan memberikan izin bagi objek wisata saat libur Hari Raya Idulfitri nanti. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri Nurmuhyar mengaku sampai saat ini pihaknya masih belum ada pemikiran ke arah sana.
Ia mengatakan Pemkot Kediri memprioritaskan menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
"Yang diutamakan adalah menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seperti Perda pangan sembako kemudian tentang hal pokok. Menyangkut tentang ke pariwisatan masih belum ada pelonggran," tuturnya, Sabtu, 16 Mei 2020.
Meski tak akan memberikan izin operasional objek wisata, Nurmuhyar mengaku berencana memberikan kelonggaran izin bagi pemilik restoran ataupun rumah makan. Meski demikian, restoran maupun rumah makan harus tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 seperti physical distancing dan wajib mengenakan masker.
"Yang non hiburan kita sedang bahas, berharap bisa kita longgarkan sehingga rencananya bisa kita buka kembali. Tetapi dengan syarat sesuai protokol kesehatan," kata dia.
Ia berharap dengan adanya ketentuan yang sudah ditetapkan nantinya, bisa mengedukasi masyarakat tentang pola hidup masyarakat. []
