Surabaya - Terus bertambahnya kasus positif Covid-19 di Kota Surabaya membuat Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan rapid test massal di sejumlah perkampungan. Setidaknya tujuh perkampungan warga yakni Sawah Pulo, Kebon Dalam Tengah, Dupak Timur 4, Gresik PPI Pasar, Tenggilis Utara 2, Gubeng Masjid 1 dan Wonorejo Rungkut.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pihaknya sudah meminta agar digelar rapid test massal sebagai deteksi dini gejala Covid-19. Risma mengungkapkan total sudah 7.223 rapid test yang dilakukan sejak April hingga 12 Mei 2020.
46 diantaranya reaktif dan 1.791 nakes hasilnya adalah negatif.
"Dari angka 7.223 itu, terdiri dari OTG sebanyak 4.585. Rinciannya, 650 warga reaktif dan 3.935 hasilnya negatif. Kemudian orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 641 terdiri dari 51 orang yang reaktif dan 590 negatif," ujarnya saat di Balai Kota Surabaya, Rabu, 13 Mei 2020.
Sementara untuk pasien dalam pengawasan (PDP) jumlahnya 160 pasien didalamnya terdapat 41 pasien reaktif dan 119 negatif. Sedangkan untuk tenaga kesehatan (nakes) berjumlah 1.837 orang.
"46 diantaranya reaktif dan 1.791 nakes hasilnya adalah negatif," kata dia.
Hingga hari ini, Wali Kota Risma menyebut, sedikitnya ada tujuh daerah dilakukan rapid test untuk warga terdampak.
“Masing-masing wilayah koordinasinya dengan Puskesmas. Kalau kemarin itu Rungkut Kidul dan Manukan Kulon Mukti. Kemudian Gresik PPI Pasar sebagian sekarang ada yang kemarin,” katanya.
Dalam menentukan kawasan yang di rapid test, wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini tidak serta merta dilakukan begitu saja. Sebelum dilakukan rapid test, ia memastikan melihat data terlebih dahulu.
Pasalnya, jika terdapat daerah dengan jumlah warga terkonfirmasi Covid-19 cukup banyak maka di situ akan dilakukan rapid test serentak.
"Jadi setelah saya lihat data, yang banyak di mana? oke di situ dilakukan rapid test,” kata dia.
Risma menjelaskan ada beberapa lokasi yang menurut data tidak terlalu banyak masyarakat terkena pandemi ini. Seperti misalnya di daerah Wonokusumo, dari 100 rapid test tidak ditemukan satu pun reaktif.
“Semua negatif. Artinya yang utama adalah tempat kasusnya besar,” ucapnya.
Menurut dia, meski hasil rapid test ini terbilang tinggi, namun belum tentu hasil swab-nya juga demikian. Berdasarkan pengalaman beberapa waktu lalu, ada beberapa kasus yang rapid test reaktif, tetapi hasil swab negatif.
"Setiap wilayah memiliki kasus yang berbeda-beda. Terutama daerah yang angka kasusnya besar, seperti di Manukan, Kedung Baruk dan Wonorejo saya minta untuk disisir lagi,” tutur dia.
Buruh Pabrik RTMM Dorong Rapid Test Massal
Sementara itu organisasi buruh, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP RTMM) Jawa Timur meminta semua perusahaan bergerak di rokok dan makanan minuman di zona merah terutama Surabaya serta Sidoarjo untuk melakukan rapid test massal.
Wakil ketua FSP RTMM Jatim, Suwandi Firdaus mengatakan pelaksanaan tracing itu bisa dikomandoi oleh gugus tugas bersama Dinas Tenaga Kerja dan Pempov Jatim. Gubernur Jatim bisa berkirim surat ke bupati/walikota agar melakukan rapid test terhadap buruh pabrik atau makanan minuman
"Karena ini wilayah Jatim menjadi kewenangan gubernur untuk berkirim surat turun ke bupati/walikota dengan dikomandoi oleh Dinas Tenaga Kerja," kata Suwandi.
Suwandi menjelaskan rapid test massal ini untuk mencegah perusahaan yang banyak memperkerjakan karyawannya tidak terjadi kembali seperti kasus positif Covid-19 terhadap dua buruh PT HM Sampoerna Tbk. Selain Sampoerna, karyawan rokok PT Mustika Tulungagung juga puluhan dinyatakan positif covid-19.
"Beda perusahaan yang Lockdown buruhnya bergilir, tidak masalah. Jadi sebelum berkembang di perusahaan lain yang aktif perkerja dilakukan rapid test," tuturnya.
Suwandi menyebut perusahaan masih aktif berproduksi adalah sektor rokok, makanan dan minuman satu diantaranya adalah PT Indofood, dan Campina. Bagi perusahaan tidak mampu melakukan rapid test massal terhadap buruhnya bisa dicarikan jalan keluar.
Sebaliknya, perusahaan kalau mampu melakukan rapid test harus didukung dan di fasilitasi oleh pemerintah setempat.
"Kalau kafe yang pekerjanya sedikit di sweeping (tidak sosial distancing) disuruh tutup. Sedangkan perusahaan yang jumlahnya banyak tapi tidak di rapid test sama saja," kata dia. []
