Medan - Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Salman Alfarisi, mengapresiasi aksi unjuk rasa mahasiswa atas kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin, yang berlangsung di gedung DPRD Sumut, Jumat 31 Januari 2020.
Tidak perlu pemerintah menaikkan tarif BPJS Kesehatan kelas III, harusnya pemerintah mengupayakan cara lain meringankan warga kurang mampu.
Sebab, kata politisi PKS itu, memang banyak persoalan yan terjadi di periode kedua Presiden Jokowi bersama Ma'ruf Amin. Masalah itu menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti pencabutan subsidi gas elpiji 3 kilogram, iuran BPJS Kesehatan dan sebagainya.
"Kami menerima mahasiswa atas nama lembaga, apa yang disampaikan mereka akan kami sampaikan ke pusat. Karena perjuangan teman-teman di pusat, pencabutan subsidi gas pun dibatalkan," katanya.
Fraksi PKS di DPR RI juga tegas menolak kenaikan iuaran BPJS Kesehatan. Namun pemerintah tetap menaikkan iuran bulanan kepada masyarakat.
"Kami menganggap pemerintah belum perlu menaikkan tarif BPJS, terutama untuk kelas III. Sebab kelas ini alternatif terakhir bagi masyarakat yang tidak mampu untuk masuk ke kelas I dan II," katanya.
Dia berharap, masyarakat dan legislatif terus bergandengan tangan untuk bersama-sama menyuarakan revisi dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Tidak perlu pemerintah menaikkan tarif BPJS Kesehatan kelas III, harusnya pemerintah mengupayakan cara lain meringankan warga kurang mampu," katanya.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Kordinator daerah Sumut, mendesak Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin melakukan evaluasi kinerja dan diskualifikasi formatur dalam kabinet.
Desakan itu disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sumut, Jumat 31 Januari 2020. Massa dalam orasinya menilai kondisi berjalannya negara sudah tidak sesuai dengan komitmen nasional dan 100 hari kinerja Jokowi dan Ma'ruf Amin selaku Presiden dan wakil Presiden Indonesia. []
