Medan - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara kordinator daerah Sumatera Utara mendesak agar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan evaluasi kinerja dan diskualifikasi formatur dalam kabinet.
Desakan itu disampaikan mahasiswa, ketika melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat 31 Januari 2020.
Massa dalam orasinya menilai kondisi berjalannya negara sudah tidak sesuai dengan komitmen nasional dan 100 hari kinerja Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Kita menuntut presiden untuk segera mencabut dr Terawan dari jabatannya Menteri Kesehatan
"Kita meminta Presiden Jokowi untuk menginstruksikan Kejaksaan Agung segara menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan fokus terhadap penuntasan kasus, menjaga bahasa dan ucapan dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM berat. Bila mampu, kami mendesak presiden untuk segera mencabut Kejagung dari jabatannya," kata salah satu koordinator aksi, bernama Rozy.
Selain masalah HAM, pentingnya kesehatan juga jadi sorotan. Apalagi biaya BPJS Kesehatan yang biaya iurannya naik 100 persen.
"Kita menuntut presiden untuk segera mencabut dr Terawan dari jabatannya Menteri Kesehatan, karena melihat hari ini, dia sebagai menteri tidak sanggup menyelesaikan persoalan kasus BPJS Kesehatan. Selain tingginya biaya iuran, pelayanan juga tidak sesuai," kata Rozy.
Mahasiswa juga meminta Presiden Jokowi meninjau kembali produk hukum Omnibus Law, sejauh ini masyarakat menilai bahwa produk hukum itu, tidak sesuai diterapkan di Negara Republik Indonesia serta cenderung merugikan pekerja atau kaum buruh.
"Tidak ada keterbukaan informasi serta edukasi mengenai pembentukan produk hukum Omnibus Law. Selain itu, kita dari mahasiswa menuntut presiden untuk stop impor garam dengan dalih kebutuhan industri, tetapi mematikan penyerapan produk garam lokal," tegas Rozy.
Mereka meminta presiden segera menyelesaikan berbagai macam kasus korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terutama dalam kasus Jiwasraya dan Asabri.
"Kita meminta Bapak Presiden melakukan penguatan KPK, untuk mengeluarkan Perppu KPK. Terakhir, kami meminta Bapak Presiden memperkuat kedaulatan kemaritiman Indonesia, melihat minimnya armada pengamanan wikayah laut di NKRI," tandas Rozy.
Setelah selesai melakukan aksi, mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKS, Salman Alfarisi. Seusia mendengar orasi dari mahasiswa, dia berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada pimpinan.
"Nantinya, aspirasi ini akan saya sampaikan kepada pimpinan DPRD Sumatera Utara, saya mendukung adanya aspirasi dari adik adik mahasiswa," ucap Salman. []
