Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) semakin serius melihat perkembangan revolusi industri 4.0.
Wacana Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa bekerja dari rumah agar seirama dengan kemajuan zaman saat ini sedang digodok oleh pemerintah.
Bila selama ini PNS banyak menghabiskan waktu bekerja di kantor, maka mungkin hal itu akan berubah. Salah satu aspek yang dipertimbangkan yakni terkait fleksibilitas dalam bekerja.
Kemenpan RB mengaku sedang membuat rencana agar PNS bisa bekerja lebih fleksibel, tidak melulu harus terpaku di kantor.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Mudzakir menjelaskan ide mengenai PNS bisa bekerja di rumah sedang dikaji serta dikomunikasikan dengan berbagai kalangan untuk menimbang aspek positif.
"Jadi, ide tersebut masih dalam penggodokan dan masih panjang tahapannya sampai realisasinya. Kami terus melakukan kajian dengan adanya hal itu," kata Mudzakir di Jakarta, Kamis, 8 Juli 2019.
Fleksibilitas kerja dinilai menjadi hal penting menyusul akan terjadinya perubahan besar profil PNS pada 2024 mendatang.
Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, seiring kemajuan teknologi maka pihaknya berharap betul agar nantinya PNS bisa bekerja lebih fleksibel tanpa harus bekerja dari kantor.
Menurut dia, PNS saat ini sangat melek teknologi. "Ciri-ciri ASN 4.0 itu lebih jeli, lebih akurat, lebih cepat nanti ada fleksibilitas dalam kerja. Jadi kami sedang rencanakan itu, kerja dari rumah bisa, kerja dari ujung sana juga bisa, nanti diatur bagaimana aturannya," katanya.
Ide tersebut masih dalam penggodokan dan masih panjang tahapannya sampai realisasinya.
Perubahan besar dalam profil PNS pada 2024 mendatang sangat penting. Setiawan menilai, saat itu diperkirakan separuh PNS di Indonesia merupakan generasi yang sangat paham teknologi.
Oleh sebab itu, kata dia, layanan masyarakat pun nantinya akan terbantu seiring berkembangnya revolusi 4.0 yang mau tidak mau harus dimanfaatkan keberadaannya.
Ia menambahkan, semisal soal tanda tangan dokumen untuk birokrasi, nantinya tidak harus ditandatangani satu per satu dokumen.
Namun, Setiawan melanjutkan, bisa dilakukan dengan tanda tangan digital, sehingga prosesnya bisa lebih cepat.
Dari hasil seleksi beberapa tahun itu, kata Setiawan, pemerintah sudah memiliki 572.000 pegawai yang melek teknologi. Adapun jumlah total ASN saat ini mencapai dari 4,3 juta orang.[]
Baca juga:
- Turunkan Tunjangan ASN Singkil, Bupati Aceh Terlalu Kaku
- ASN Jangan Hanya Kejar Jabatan dan Naik Gaji
