Jakarta - Mantan Jubir Covid-19 Achmad Yurianto lolos tahap seleksi kompetensi jaminan sosial dalam rangka penjaringan direktur dan dewan pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Dari 184 nama yang lolos seleksi tahap administrasi kompetensi bidang jaminan sosial kesehatan, sebanyak 64 nama maju untuk calon direksi, sedangkan 27 lainnya dipersiapkan untuk calon dewan pengawas.
Bagaimana cara mencari mengkreasi manajemen terhadap jawaban atau menjawab keluhan masalah-masalah di operasional BPJS yang saat ini terjadi carut-marut
Achmad Yurianto sendiri dikabarkan mengajukan diri sebagai dewan pengawas BPJS Kesehatan.
Mengetahui itu, Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo berharap orang-orang yang nantinya terpilih menjadi pemimpin baru di BPJS adalah sosok yang mengerti akan manajemen rumah sakit dan kesehatan.
"Saya kira pengganti atau yang akan menjadi Direktur/Direksi BPJS harus orang yang mengerti terkait dengan manajemen rumah sakit, manajemen kesehatan kemudian juga mengerti terkait dengan kepemimpinan," kata Rahmad dihubungi Tagar, Selasa, 3 November 2020.
Selain itu, dia mengatakan, pemimpin di BPJS juga harus mengerti bagaimana mencari sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit di perusahaan tersebut.
"Bagaimana cara mencari mengkreasi manajemen terhadap jawaban atau menjawab keluhan masalah-masalah di operasional BPJS yang saat ini terjadi carut-marut, operasional yang begitu besar padahal defisit," ujarnya.
Rahmad menuturkan, Direksi BPJS ke depan harus bisa memahami atau membaca kemungkinan-kemungkinan, serta fakta-fakta yang ada di lapangan.
"BPK juga sudah menemukan ada fraud atau bentuk-bentuk kecurangan dari lapangan. Itu saya kira harus menjadi pekerjaan rumah (PR)," kata dia.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, siapa saja yang akan terpilih diharapkan bisa membawa BPJS menjadi lebih baik lagi ke depan.
"Nah saya kira orang-orang seperti Pak Achmad Yurianto maupun yang lain diharapkan bisa mampu membawa BPJS ke depan lebih bagus. Karena apa? Karena tantangannya ke depan sangat berat meskipun saat ini salah satu sumber utama BPJS ditopang oleh anggaran negara," ucap dia.
"Tetapi saya kira juga manajemen ke depan itu harus tahu bagaimana bisa mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan kepesertaan yang belum masuk di dalam kepesertaan anggota saat ini," kata Rahmad menambahkan.
Dia mengaku, ada persoalan lain yang harus diselesaikan, di mana masih banyak karyawan-karyawan perusahaan belum menjadi anggota BPJS.
"Itu sangat besar. sehingga ini menjadi salah satu tugas pokok dan fungsinya manajemen ke depan untuk mengoptimalkan kendala-kendala atau hambatan bagaimana manajerial BPJS ke depan itu lebih bagus lagi. Nah saya kira tokohnya banyak ya. Nanti akan mengerucut dan dipilih oleh pemerintah. Saya kira pasti akan bisa membawa yang terbaik buat sistem kesehatan kita salah satu yang ada di BPJS," katanya.
Tak hanya itu, dia menegaskan, DPR akan mengawasi dan mengontrol secara ketat mekanisme rekruitment BPJS Kesehatan.
- Baca juga: DPR ke Menkes: Terima Saja Kritikan Tajam Semua Lapisan
- Baca juga: Bos BPJS Kesehatan yang Baru Harus Visioner dan Inovatif
"Dalam hal ini direksi sehingga sesuai dengan koridor dan standar operasional yang diharapkan masyarakat. Karena dengan manajemen yang akan kita pilih ke depan diharapkan bisa menjawab keluhan-keluhan, layanan yang lambat sehingga ke depan bisa lebih bagus lagi," ucap Rahmad.[]
