Jakarta - Pengamat intelijen keamanan Stanislaus Riyanta menyarankan agar pemerintah dengan tegas menyikapi persoalan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Dia mengatakan, pemerintah harus mengakui bahwa banyak elemen masyarakat menolak keberadaan RUU HIP yang menimbulkan polemik itu.
Semestinya pemerintah berbicara saja ini sudah final dan tidak bisa diutak-atik lagi bahwa pemerintah tidak setuju dengan RUU HIP jadinya clear
"Masalahnya itu pemerintah tidak mencounter dengan baik. Kan yang dikejar pemerintah maka itu pemerintah harus counter isu tersebut dengan tepat jika diam saja maka dianggap suatu kebenaran oleh mereka," katanya dihubungi Tagar, Selasa, 23 Juni 2020.
Baca juga: Mahfud Md: Pemerintah Tak Bisa Cabut RUU HIP
"Semestinya pemerintah berbicara saja ini sudah final dan tidak bisa diutak-atik lagi bahwa pemerintah tidak setuju dengan RUU HIP jadinya clear," tambahnya.
Lantas, dia menyarankan agar dasar hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ditetapkan, bukan membentuk RUU HIP.
"Saya pribadi tidak setuju dengan RUU HIP. Ini masalah sensitif. Sebenarnya sudah diatur dalam TAP MPRS 1966. BPIP dibuat undang-undang saja itu clear bahwa badan tersebut bisa diperkuat dengan undang-undang. sama seperti BNPT diperkuat dengan undang-undang nomor 5 tahun 2018 BNPB ada juga BNN," kata dia.
Stanislaus berpandangan, sudah ada kelompok-kelompok yang sengaja menggoreng isu sensitif terkait RUU HIP. Pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat waspada.
"Masalah Ideologi itu sensitif banget dan harus diwaspadai karena sudah ada kelompok massa diberbagai tempat khusus mengemas masalah ideologi RUU HIP ini dengan kemasan agama itu tidak salah atau propaganda ada narasi-narasi yang disebarkan bahwa RUU HIP ini diasumsikan oleh mereka akan mengganggu atau mengotak-atik Pancasila," ucapnya.
Baca juga: Mahfud Md: RUU HIP Usul Inisiatif DPR
Kendati Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md meminta agar persoalan RUU HIP tidak perlu diperpanjang.
Namun, persoalan ini sudah membuat masyarakat gaduh. Apalagi draf RUU HIP sudah tersebar luas.
"Draf yang ada di masyarakat ini kan bikin gaduh ada lagi masalah yang TAP MPRS memang tidak masuk meskipun sudah dibicarakan oleh Pak Mahfud. Bagi saya pemerintah harus lebih tegas bersikap terkait RUU HIP kalau tidak tegas dan tidak menyikapi maka asumsi-asumsi publik itu akan dianggap menjadi benar," ujarnya.
Untuk itu Stanislaus menyarankan pemerintah segera mengambil sikap tegas. Semisal, kata dia, dengan melakukan pengumuman tidak menyetujui pembahasan RUU HIP, agar tidak ada resistensi dari organisasi keagamaan.
"Kalau mereka demo mengkritisi RUU HIP, jalan-satunya adalah pemerintah bersikap tegas. Sebenarnya cukup bilang tidak setuju dengan RUU HIP, sudah selesai. Saya melihat hasil dari demo-demo itu malah mengarah kepada pemakzulan presiden. Padahal RUU tersebut yang mengusulkan DPR," tutur Stanislaus Riyanta.
Teranyar, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan bahwa RUU HIP merupakan usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk itu, menurutnya pemerintah tidak bisa mencabut usulan RUU tersebut.
"Masalah proseduralnya supaya diingat bahwa RUU itu adalah usulan dari DPR. Sehingga keliru kalau ada orang mengatakan kok pemerintah tidak mencabut. Ya, tidak bisa dong kita mencabut usulan UU. Itu kan DPR yang usulkan," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020. []
