Pembangunan Ekonomi Melalui Kerja Sama Strategis Antar Negara

Pemerintah terus berkomitmen mengakselerasi pembangunan ekonomi Indonesia diantaranya memperkuat hubungan kerjasama strategis dengan Singapura.
Pertemuan tahunan bertajuk the 13th Co-chairs Meeting Working Group on Batam-Bintan-Karimun and Other Special Economic Zones in Indonesia. (Foto:Tagar/Kemenko ekon)

Jakarta - Pemerintah terus berkomitmen mengakselerasi pembangunan ekonomi Indonesia melalui berbagai upaya, diantaranya dengan memperkuat hubungan kerjasama strategis dengan negara lain, salah satunya adalah dengan Singapura melalui pertemuan tahunan bertajuk the 13th Co-chairs Meeting Working Group on Batam-Bintan-Karimun and Other Special Economic Zones in Indonesia (Working Group on BBK and Other SEZs).

Saya berharap Indonesia dapat terus bekerja sama dengan Pemerintah Singapura terutama memperdalam kerja sama ekonomi antara kedua negara dan mengatasi tantangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung.

Working Group on BBK and Other SEZs adalah salah satu dari enam working group yang menjadi tulang punggung kerjasama ekonomi Indonesia dan Singapura, bersama dengan lima working group lain yaitu: Working Group on Investment, Working Group on Manpower, Working Group on Transport, Working Group on Agribusiness dan Working Group on Tourism.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo dengan Chairman Singapore Economic Development Board (EDB) sebagai Co-chairs Working Group on BBK and Other SEZs Beh Swan Gin dalam pertemuan virtual tersebut membahas beberapa agenda penting dalam pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam-Bintan-Karimun (BBK) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia, yaitu: 

1. Perkembangan umum KPBPB BBK

2. Pengembangan KEK di Indonesia

3. Pengembangan industri digital antara Singapura-BBK 

4. Peningkatan Lingkungan Logistik BBK-Singapura, Jakarta.

Upaya untuk meningkatkan konektivitas antara Pulau Batam dan Bintan, Pemerintah telah merencanakan pembangunan Jembatan Batam-Bintan, yang telah dibahas sebelumnya dalam pertemuan bilateral antara Menko Perekonomian dan Perdana Menteri Singapura pada tanggal 10 Maret 2021 serta Menteri Luar Negeri Singapura pada 26 Maret 2021 lalu.

“Saya berharap Indonesia dapat terus bekerja sama dengan Pemerintah Singapura terutama memperdalam kerja sama ekonomi antara kedua negara dan mengatasi tantangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga HartartoKetua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden. (Foto: Tagar/Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Singapura, sebagai negara asal investasi terbesar ke Indonesia, menjalin hubungan kerja sama yang penting dalam rangka pemulihan ekonomi di Indonesia di masa pandemi, untuk itu Pemerintah terus berupaya meningkatkan kondusifitas lingkungan bisnis di Indonesia.

Melalui reformasi struktural dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing di KPBPB BBK dan KEK di Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 40 dan 41 Tahun 2021.

Dalam PP No 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan KPBPB tersebut, telah diatur khusus mengenai Rencana Induk pengembangan KPBPB BBK, dimana di dalamnya akan tercantum program dan proyek serta langkah implementasi untuk mewujudkan KPBPB BBK sebagai international logistic hub.

Dalam pertemuan tersebut, membahas tentang pengembangan investasi data center di Batam dan Bintan, dimana EDB telah melakukan pendekatan dengan sektor swasta dari Singapura untuk mendapatkan feedback permasalahan yang mungkin dihadapi dalam melakukan investasi. 

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang menyampaikan bahwa Batam dan Bintan siap dalam menerima investasi pengembangan Data Center dari segi lokasi, infrastruktur dasar, dan sumber daya manusia.

Pemerintah juga telah mengupayakan kejelasan hukum untuk Penyelenggaran Sistem Elektronik (PSE) melalui PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang meregulasi PSE dalam menyimpan dan memproses data di luar negeri, proses keluar-masuk data, serta perlindungan data untuk PSE yang melayani konsumen di Indonesia.

Proyek yang akan dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha ini direncanakan dibangun pada akhir Tahun 2021, dan diharapkan Singapura dapat turut serta di dalamnya. 

Dalam agenda berikutnya, EDB menyampaikan perkembangan terkini dari Nongsa Digital Park (NDP), yang merupakan kerjasama Singapura dan Indonesia yang diproyeksikan akan menjadi digital hub antara kedua negara. Setelah dilakukan peluncuran salah satu bagian dari fase II pembangunan NDP, yaitu Nongsa Digital Town pada tanggal 2 Maret lalu.

Pemerintah Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk terus melakukan penjajakan lebih lanjut untuk mewujudkan pengembangan industri data center di Batam dan Bintan. 

Agenda terakhir dalam pertemuan ini adalah rencana pelaksanaan kajian bersama tentang ekosistem logistik antara Singapura-BBK, melalui identifkasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya biaya logistik antara kedua negara, serta perancangan action plan untuk meningkatkan daya saing berdasarkan benchmarking dengan lokasi lain di Asia Tenggara.

Turut hadir sebagai peserta dalam pertemuan ini antara lain Kepala Kanselerai Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura; Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Asia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.

Kemudian Kementerian Luar Negeri; Kepala Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan; Kepala Badan Pengusahaan Karimun; Kepala Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang; dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Komite Singapura. []

Berita terkait
Menko Airlangga: Vaksinasi Gotong Royong Berdasarkan Zona Risiko
Menko Airlangga menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi skema Vaksin Gotong Royong dilakukan berdasarkan zonasi risiko atau risiko wilayah.
Menko Airlangga: PPKM Mikro Diperpanjang Hingga 17 Mei 2021
Menko Airlangga Hartarto selaku Ketua KPCPEN mengatakan bahwa, PPKM Mikro diperpanjang mulai 4 sampai 17 Mei 2021.
Menko Airlangga: Pekerja dan Buruh Tulang Punggung Perekonomian
Menko Airlangga mengatakan, pekerja dan buruh merupakan tulang punggung perekonomian yang berperan penting dalam pembangunan nasional.
0
Pembangunan Ekonomi Melalui Kerja Sama Strategis Antar Negara
Pemerintah terus berkomitmen mengakselerasi pembangunan ekonomi Indonesia diantaranya memperkuat hubungan kerjasama strategis dengan Singapura.