UNTUK INDONESIA
Pelonggaran PSBB dan Mulut Jurang Herd Immunity
Pendiri INDEF Didik Rachbini mengingatkan Presiden Jokowi agar berhati-hati pada wacana pelonggaran PSBB, berpotensi masuk jurang herd immunity.
Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja dengan latar belakang gedung perkantoran di Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (16/4/2020). Pemprov DKI Jakarta akan memberikan saksi berupa mencabut perizinan kepada perusahaan yang tetap beroperasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kecuali delapan sektor yang memang diizinkan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

Bekasi - Pendiri lembaga riset independen INDEF Didik J Rachbini mengingatkan Presiden Joko Widodo agar berhati-hati terhadap wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena bisa masuk ke mulut jurang kebijakan herd immunity. 

"Peringatan yang harus disampaikan di sini bahwa pelonggaran dan wacana pelonggaran yang tidak berhati-hati tanpa pertimbangan data yang cermat, sama dengan masuk ke dalam jurang kebijakan 'herd immunity'," kata Didik dalam siaran pers yang diterima di Bekasi, Rabu, 20 Mei 2020. 

Herd immunity, kata dia, merupakan suatu bentuk yang kuat sukses sehat, sementara yang lemah akan tewas. Dia menilai hal tersebut akan membuat masyarakat masuk dalam kerentanan, dengan semakin banyaknya korban berjatuhan akibat Covid-19 jika tidak direspons melalui kebijakan tepat. Terlebih, sudah santer kabar berbagai daerah akan diperlonggar, meski kurva wabah belum menurun.

Baca juga: Skenario New Normal, Belum Ada Pelonggaran PSBB

"Wacana pelonggaran sudah membawa dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) semakin tidak disiplin dan mengarah kepada ketidaktaatan dalam kebijakan dan peraturan pemerintah," kata Didik.

Tidak berhati-hati tanpa pertimbangan data yang cermat, sama dengan masuk ke dalam jurang kebijakan 'herd immunity'.

Dia mengatakan terdapat tanda-tanda pejabat publik sejak awal menganggap enteng kasus Covid-19 yang masuk ke Indonesia, sehingga ditanggapi negatif oleh masyarakat. Persoalan kini makin tampak dengan adanya kesimpangsiuran PSBB, karena ada pola komunikasi yang kurang harmonis di antara masing-masing pejabat publik. 

Dalam catatannya, pada tahun 1910-an Indonesia pernah dilanda pandemi influenza yang memakan korban total 20 persen populasi dunia karena sarana kesehatan kurang. 

Baca juga: PKS Sebut PSBB Jokowi Dianggap Lelucon Masyarakat

Didik mengatakan memori buruk itu bukan tidak mungkin akan terulang jika Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya tidak berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan dan kebijakan. 

Kebijakan PSBB, kata dia, sudah sejak awal sangat setengah hati dan hasilnya sangat jauh dari sukses. Data hasil PSBB dan kebijakan pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat menurunkan jumlah positif virus corona. Bahkan, jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia termasuk terendah dalam penanganan pagebluk berdasarkan laman endcoronavirus.org. []

Berita terkait
Karyawan Swasta Dominasi Jalanan Jakarta Selama PSBB
Karyawan swasta mendominasi pengguna jalan di Jakarta selama diterapkannya masa PSBB.
Pengamat Sarankan Ini Jelang PSBB II di DKI Berakhir
Pemerintah disarankan untuk memperketat protokol kesehatan menjelang berakhirnya PSBB berskala besar tahap dua di DKI Jakarta, 22 Mei 2020.
Jokowi Tegaskan Belum Putuskan Pelonggaran PSBB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan dirinya belum memutuskan kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.
0
Pelonggaran PSBB dan Mulut Jurang Herd Immunity
Pendiri INDEF Didik Rachbini mengingatkan Presiden Jokowi agar berhati-hati pada wacana pelonggaran PSBB, berpotensi masuk jurang herd immunity.