Jokowi Tegaskan Belum Putuskan Pelonggaran PSBB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan dirinya belum memutuskan kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 18 Mei 2020(Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden).

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan dirinya belum memutuskan kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa pandemi Covid-19 saat ini. Menurutnya hal itu mengacu pada kondisi terkini masyarakat yang masih banyak terpapar virus corona atau Covid-19.

“Karena jangan muncul nanti keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB, belum,” kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 18 Mei 2020.

Pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik.

Dalam ratas yang membahas percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Jokowi memastikan hingga kini pemerintah belum membuat instruksi khusus terhadap kebijakan pelonggaran PSBB.

Baca juga: Jokowi Minta Puskesmas Efektif Tangani Covid-19

“Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat, serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan,” ucapnya.

Kemudian, mantan Wali Kota Solo itu menjelaskan bahwa hal ini harus benar-benar dikaji. Tujuannya, kata dia, agar semuanya jelas, karena pemerintah harus hati-hati dan tak ingin keliru dalam memutuskan sebuah kebijakan.

“Dalam minggu ini, maupun minggu ke depan, ke depannya lagi, dua minggu ke depan, pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi Sebut RT/ RW Kunci Pengendalian Covid-19

Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif di lapangan. 

Dia ingin para aparatur keamanan negara dapat memantau masyarakat untuk tidak menyebarkan virus ke daerah lain saat melakukan mudik. Dia juga menegaskan, bahwa yang dilarang itu mudik, bukan denyut transportasinya.

“Karena transportasi, sekali lagi, transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita, dan juga urusan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat,” tutur Jokowi. []

Berita terkait
Jokowi Ajak Indonesia Bersatu Hadapi Pandemi Covid-19
Jokowi yakin bangsa Indonesia mampu menghadapi dan melawan pandemi Covid-19 jika bersatu.
Kata MA soal Jokowi Naikkan Lagi Iuran BPJS Kesehatan
Mahkamah Agung (MA) merespons Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada Juli 2020 melalui Perpres 64/2020.
Lambat Lawan Covid-19, PSI Minta Jokowi Resuffle Kabinet
PSI meminta Presiden Jokowi melakukan reshuffle menteri berkinerja lambat lawan Covid-19 dalam Kabinet Indonesia Maju.
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.