Jakarta - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan pelatihan online dalam program Kartu Prakerja Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin merupakan pemborosan uang negara. Pasalnya, ia menilai program tersebut tidak efektif dan efisien.
"Pelatihan online dalam program Kartu Prakerja agar sepenuhnya dialihkan menjadi bantuan sosial, terutama bagi pekerja yang di-PHK dan masyarakat kurang mampu lainnya," ujar Syarief Hasan dalam keterangan tertulis diterima Tagar, Kamis, 14 Mei 2020.
Penyebaran pandemi virus corona atau Covid-19 mengakibatkan banyak pekerja putus kerja sehingga menghilangkan penghasilannya. Untuk mengantisipasi itu, pemerintah meluncurkan Kartu Prakerja sebagai bantuan jaring pengaman sosial untuk salah satu solusi permasalahan ekonomi. Namun, Syarief menilai program ini menjadi bermasalah karena adanya pelatihan online.
"Pelatihan online ini tidak efektif dan efisien, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Bahkan sangat berpotensi terjadinya pemborosan uang negara," katanya.
Agar kekhawatiran 'masyarakat mati bukan karena corona, tapi mati karena kelaparan' tidak menjadi kenyataan.
Berikut cara mendapatkan kartu prakerja. (Infografis: Tagar/Regita Setiawan P)Syarief menyebutkan kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah urusan pemenuhan kehidupan ekonomi. Hal ini karena banyaknya masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak diberlakukannya PSBB serta kerja dari rumah.
"Dengan adanya imbauan work from home dan bahkan PSBB di beberapa wilayah Indonesia, membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya," ujarnya.
Oleh karena itu, Syarief menyebut melalui program Kartu Prakerja, pemerintah seharusnya memastikan kebutuhan ekonomi masyarakat terpenuhi, bukan justru semakin mempersulit masyarakat dengan pelatihan online.
"Hal yang mestinya dilakukan pemerintah adalah memastikan kebutuhan ekonomi terpenuhi. Salah satunya lewat program Kartu Prakerja. Tetapi program ini bahkan menyulitkan masyarakat dengan tambahan kewajiban pelatihan online," tuturnya.
Pelatihan online yang dilakukan pemerintah lewat program Kartu Prakerja tersebut merupakan pelatihan berbayar. Padahal semua muatan materi yang disampaikan dalam pelatihan online dapat diakses secara gratis di internet, baik melalui YouTube maupun platform online lainnya secara gratis.
"Sehingga sangat jelas bahwa pelatihan online ini tidak efektif dan efisien, baik dari segi waktu maupun substansi materi, ditambah pemborosan dari sisi anggaran," tuturnya.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Syarief mendukung fraksi-fraksi di DPR RI menyuarakan agar pelatihan online dalam program Kartu Prakerja sepenuhnya dialihkan menjadi bantuan sosial, terutama bagi pekerja yang di-PHK dan masyarakat kurang mampu lainnya.
"Agar kekhawatiran 'masyarakat mati bukan karena corona, tapi mati karena kelaparan' tidak menjadi kenyataan," tuturnya.
Pada 20 Maret 2020 pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja dengan anggaran sebesar Rp 5,6 triliun. Program ini merupakan bagian dari jaring pengaman sosial dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pandemi ini tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu perekonomian rakyat. []
Baca juga:
- Denny Siregar: Membedah Konsep Kartu Prakerja Jokowi
- Denny Siregar: Belva Devara Calon Pemimpin Masa Depan
