Pematangsiantar - Sekretaris Komisi III DPRD Pematangsiantar Daud Simanjuntak mengendus adanya kepentingan politik jelang Pilkada 2020, terkait pengerjaan sejumlah proyek di Dinas PUPR Pematangsiantar.
"Ada isu kepentingan politik jelang Pilkada 2020 yang berkembang di masyarakat mengenai pengerjaan beberapa proyek di Siantar. Karena Dinas PUPR begitu tertutup saat ditanyai soal pengerjaan proyek yang dikerjakan akhir tahun 2019," ungkap Daud, dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas PUPR di gedung DPRD Pematangsiantar, Sumatera Utara, Senin 20 Januari 2020.
Daud mengingatkan Pemko agar berhati-hati dalam melaksanakan pengawasan pengerjaan jalan dan drainase di beberapa titik jelang akhir tahun, agar tidak melanggar ketentuan hukum.
"Benar atau tidak yang pasti Pemko harus berhati-hati agar tidak terjadi OTT seperti di Kota Medan beberapa waktu lalu," ungkap Daud.
Ketua Komisi III DPRD Pematangsiantar, Denny TH Siahaan meminta agar semua kegiatan proyek Tahun Anggaran 2019 dirampungkan pada akhir Februari 2020. Denny merasa kecewa dengan pekerjaan proyek yang mengabaikan kenyamanan masyarakat.
"Proyek sangat mengganggu sehingga banyak aduan dari masyarakat. Karena itu ke depannya rencana proyek tahun ini agar sudah diumumkan pada Maret 2020.
Dan untuk proyek pembangunan outer ring road agar dijalankan dengan benar sesuai desain, jenis dan sesuai tahapan," ungkap Denny.
Sejumlah pengerjaan proyek menjelang akhir tahun 2019 lalu oleh Dinas PUPR Pematangsiantar tidak sesuai mutu dan waktu pengerjaan.
Namun soal adanya kepentingan politik itu tidak benar
Hal itu diakui Kepala Dinas PUPR Reinward Simanjutak. Menurut dia, ada tiga kesalahan pengerjaan proyek Dinas PUPR jelang akhir tahun 2019 yang belum usai hingga hari ini.
"Pertama pemilihan bahan, kemudian desain dan tahapan pelaksanaan pengerjaan proyek. Contoh sisa material proyek seperti debu atau sosialisasi dan pengerjaan yang terburu-buru karena menjelang akhir tahun," ungkap Reinward.
Dia berujar, keterlambatan pengerjaan proyek merupakan bagian dari kesalahan pihaknya. Untuk proyek tahun anggaran 2019 yang tak selesai dikerjakan bakal dikenakan denda sesuai peraturan perundang-undangan.
Namun Reidward membantah ada muatan politik dalam pengerjaan proyek akhir tahun tersebut.
"Didenda, satu per mil per seribu rupiah dari nilai kontrak. Memang banyak kesalahan seperti proyek pelebaran jalan dan proyek perbaikan Stadion Sang Naualuh. Terutama tentang keberadaan tribun stadion jika melihat kebutuhan sebaiknya proyek mendahulukan perbaikan lapangan bukan perbaikan tribun. Ke depan kita perbaiki. Namun soal adanya kepentingan politik itu tidak benar," ungkapnya. []
