PDIP Tak Pecat Juliari Batubara Meski Tersangka Korupsi

PDIP tak memberikan sanksi pemecatan terhadap Mensos Juliari P Batubara yang menjabat wabendum PDIP pasca menjadi tersangka KPK.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020. (foto: Tagar/Fernandho Pasaribu).

Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku menghormati proses hukum yang menjerat Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam kasus dugaan suap bansos corona oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Kendati demikian, dalam rilisnya Hasto tak memberikan penjelasan secara tegas terkait status keanggotaan Juliari yang juga menjabat wabendum PDIP pasca menjadi tersangka KPK. Juliari ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan menerima suap Rp17 miliar.

Diketahui, empat poin yang Hasto tuliskan, hanya membahas keprihatinan partai terhadap perilaku Juliari yang menyalahgunakan kekuasaan.

Baca juga: Sebelum Tersangka, PDIP Sering Ingatkan Juliari Jaga Integritas

Berikut empat poin PDIP terhadap kasus Juliari P Batubara.

1. PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi termasuk dalam bentuk OTT yang secara simultan dilakukan oleh KPK. 

“Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tsb”

2. Atas beberapa kejadian OTT yang menimpa kadernya, Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan secara terus menerus mengingatkan para kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak mengalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi. 

“Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tsb, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yg punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi."

3. Dalam berbagai kesempatan termasuk Sekolah Partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta dalam forum resmi Partai seperti Rakernas, sikap anti korupsi selalu ditanamkan. 

“Dalam tiga kali Sekolah Calon Kepala Daerah terakhir, PDI Perjuangan selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat anti korupsi tsb”

Baca juga: PDIP Angkat Bicara Mensos Juliari Batubara Ditangkap KPK

4. PDI Perjuangan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari berbagai peristiwa OTT tsb. Dan Partai terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin agar berbagai kejadian yang ada benar-benar menciptakan efek jera. 

“Seluruh anggota dan kader Partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi." []

Berita terkait
LPSK Minta Saksi Suap Juliari Batubara Tak Perlu Takut
LPSK meminta para saksi dalam kasus korupsi dana bantuan sosial corona Menteri Sosial Juliari P Batubara tidak takut dalam memberikan keterangan.
Jokowi Tidak Akan Lindungi Mensos Juliari Batubara
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tidak akan melindungi Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dalam kasus korupsi.
Juliari Batubara Terancam Hukuman Mati, Yusril: Saya yang Buat UU KPK
Pakar hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai Menteri Sosial Juliari Peter Batubara bisa kena hukuman mati KPK dalam kasus bansos Covid-19.
0
Kemenkes Ingatkan Masyarakat Agar Waspada karena Kasus Covid Meningkat
Meski kenaikan kasus di Indonesia masih dapat dikendalikan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan masyarakat untuk waspada