Martapura - Ratusan peserta aksi demonstrasi yang tergabung dari tujuh aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyuarakan dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pertambangan batu bara Perusahaan Daerah (PD) Baramarta Kabupaten Banjar di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis, 31 Oktober 2019.
Peserta aksi demo sambil membawa spanduk berisi tudingan terkait dugaan praktek korupsi, dengan lantang meneriakkan PD Baramarta Kabupaten Banjar menjadi sarang penyamun yang merampok duit hasil penjualan batu bara.
Bagi hasil hanya sekitar Rp 750 juta. Ini sangat jauh menurun dari sebelumnya yang pernah Rp 49 miliar.
Dengan tegas peserta aksi demo meminta Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan mengusut tuntas dan menangkap, bahkan memenjarakan oknum nakal di PD Baramarta yang terindikasi menggerogoti uang hasil penjualan batu bara.
Salah satu peserta aksi demo dari Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPKAPP) Kalimantan Selatan, Aliansyah membeberkan, sumbangan dividen PD Baramarta ke pemerintah daerah sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, terus merosot jauh dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Kita dengar PD Baramarta terakhir menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk dividen atau bagi hasil hanya sekitar Rp 750 juta. Ini sangat jauh menurun dari sebelumnya yang pernah hingga Rp 49 miliar. Ini jelas mencurigakan,” kata dia.
Padahal, lanjutnya, PD Baramarta sempat menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai penyumbang PAD terbesar. Tetapi, sekarang justru menurun drastis, hingga menimbulkan kecurigaan adanya dugaan praktik korupsi.
“Dulu kita tahu PD Baramarta menjadi andalan pemerintah daerah sebagai penyumbang PAD terbesar. Sekarang sangat jauh. Ini yang menjadi keyakinan kami kalau PD Baramarta keuangannya digerogoti oknum nakal disana,” ujar Aliansyah.
Turut dipertanyakan LSM tersebut, kinerja dewan pengawas PD Baramarta, terdiri dari unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, dan profesional yang terkesan melakukan pembiaran.
“Kita pertanyakan juga kinerja dewan pengawas PD Baramarta yang terkesan membiarkan aksi merugikan keuangan daerah,” ucap dia.
Sementara itu, pihak PD Baramarta Banjar melalui bagian humas, Haris, saat dikonfirmasi wartawan enggan berkomentar terkait aksi ratusan peserta demo yang menuding adanya dugaan praktik korupsi. “Terkait hal itu, saya no comment,” ucapnya singkat di Kalimantan Selatan. []
