Jakarta - Persoalan radikalisme menjadi isu besar nasional dalam beberapa tahun belakangan ini. Apabila tidak cepat ditindak, maka sikap ekstrem dalam aliran politik dan agama ini dapat membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Ishomuddin berpandangan sejak berdirinya NKRI, Indonesia terus-menerus diterpa ujian yang berat dan menjangkit layaknya penyakit.
Hal itu tidak lain adalah intoleransi dan radikalisme yang bila dibiarkan saja bisa berkembang menjadi terorisme. Ahmad menginginkan pemerintah sesegera mungkin bertindak tegas membendung ideologi yang bertentangan dengan nilai luhur Pancasila.
"Radikalisme dan intoleransi merupakan bencana besar bagi bangsa Indonesia. Siapa pun masyarakat yang intoleran patut ditindak tegas. Kaum radikal yang menentang Pancasila harus diberantas, karena bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara," kata dia di Gedung Juang, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin 12 Agustus 2019.
Pada kesempatan yang sama Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Saddam Al Jihad menerangkan hal yang dicita-citakan oleh Presiden pertama RI Soekarno.
Menurut dia, rumusan dalam Pancasila diharapkan menjadi ideologi dunia yang kemudian menjadi moderasi terhadap ideologi-ideologi lain. Secara tegas harus ia katakan, kelompok radikal harus diatasi dan dihadapi bersama.
"Ide kreativitas dari tenaga-tenaga muda masih dibutuhkan saat ini. Penting untuk organisasi seperti HMI, GMNI, PMKRI, GMKI maupun PMII untuk kembali masuk ke kampus sebagai tempat mahasiswa belajar nasionalisme dan kebangsaan,” ujar Saddam.
Sebelumnya, Komisaris Utama Adhi Karya Fadjroel Rachman mengaku saat ini hampir seluruh lapisan masyarakat termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah terpapar radikalisme yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kami diberi tahu BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) tentang kondisi ancaman intoleransi yang menyerang BUMN, itu terjadi di hampir seluruh lapisan masyarakat saat ini," ujar Fadjroel kepada wartawan.
Mantan aktivis 98 tersebut menuturkan saat ini belum ada rilis dari BNPT ihwal kondisi radikalisme menurutnya mulai mengancam BUMN.
Namun menurutnya kementerian yang dipimpin Rini Soemarno sudah melakukan pembahasan internal untuk deteksi dini paham radikalisme.
"Tapi kementerian sudah menyadari kok, misalnya kementerian sudah memanggil semua direksi, kemudian juga komisaris utama. Kita juga terus berkoordinasi dengan BNPT," ujarnya.[]
Baca juga:
