Jakarta - Persoalan radikalisme di dalam tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sorotan dalam beberapa tahun belakangan ini. Diduga ada simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menduduki posisi strategis dalam struktur BUMN.
Komisaris PT. Adhi Karya Fadjroel Rachman tidak dapat memungkiri jika paham radikalisme telah menjangkit generasi muda melalui dunia kampus.
Bahayanya, kata dia, karena lama dibiarkan, maka paham tersebut mulai menyusup ke dalam institusi pemerintahan seperti kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN.
Menurut dia, sudah saatnya pemerintah bertindak tegas agar paham radikalisme tidak kadung meluas.
“Untuk melawan gerakan radikalisme ini dibutuhkan pendekatan luar biasa. Tidak bisa dengan cara-cara yang biasa saja,” kata Fadjroel dalam Seminar Nasional di Gedung Juang 45, Cikini, Jakarta Pusat pada Senin, 12 Agustus 2019.
Untuk membendung meluasnya radikalisme, Fadjroel mendorong Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menindak tegas gerakan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Karena itu, Presiden Jokowi mesti tampil di depan untuk membubarkan dan melawan bibir radikalisme yang ingin menghancurkan Indonesia," ujarnya.
Komisaris Utama Fadjroel Rachman usai mengisi seminar di Gedung Juang 45, Jakarta pada Senin, 12 Agustus 2019. (Foto: Tagar/Deddy)
Fadjroel menyayangkan paham ini meluas secara cepat tidak hanya pada lini kementerian. Menurut Fadjroel, aparatur keamanan negara juga sudah ada yang terpapar radikalisme.
"Selain BUMN, radikalisme juga masuk mempengaruhi insititusi negara seperti Polri maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI),” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, turut hadir Anggota DPR RI sekaligus Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko.
Ia menegaskan pentingnya melakukan deradikalisasi di dalam tubuh lembaga negara, maupun kementerian BUMN.
Menurut dia, ideologi yang dianut oleh paham radikalisme bersenggolan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
“Ini adalah tugas sejarah zaman kita. Membendung cuci otak yang mengganggu tujuan kita bernegara Indonesia berdasar Pancasila," katanya.
Budiman menilai, radikalisme nyatanya merebak di kelas-kelas ekonomi kelas menengah perkotaan.
"Orang kota lebih rentan terpapar radikalisme dan dari kelas ekonomi menengah profesional," kata dia.
Penyebab radikalisme merebak di kelas ekonomi tersebut kata Budiman dipengaruhi dampak yang timbul dari Revolusi Industri 4.0.
"Melalui industri 4.0, orang berfikir yang out of the box mengalahkan orang yang berfikir dengan cara lama. Akibatnya banyak yang 'kalah dan kecewa' dengan keadaan hari ini," ucapnya.
Selain itu, Budiman juga mencatat angka korupsi di Indonesia masih tinggi. Oleh karena itu ia mengharapkan masyarakat dapat turut serta melaporkan tindak pidana pencucian uang, korupsi, dan suap.
"Sesuatu yang harus dikerjakan oleh semua orang yang cinta negara dan cinta masa depan anak cucunya. Kita harus sama-sama mengembalikan semua milik negara kepada seluruh anak bangsa. Baik kekayaannya, maupun nilai-nilainya yang bebas dari korupsi,” ujarnya.[]
Baca juga:
