Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Said Aqil Siroj mengundang sejumlah tokoh bangsa lintas agama untuk menyikapi berbagai konflik yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat. Usai pertemuan, mereka sepakat menolak pemerintah menggunakan militer dalam penyelesaian masalah di negeri Cendrawasih itu.
Pertemuan yang dihadiri Pendeta Gomar Gultom, Romo Heri Wibowo, Romo Franz Magnis Suseno, Ronald Rischardt (Biro Papua PGI), Alissa Wahid, dan Usman Hamid (Amnesty Internasional) digelar di Lantai 5 Gedung PBNU Jl. Kramat Raya 164 Jakarta Pusat.
Kepada awak media, Said Aqil mengatakan pihaknya bakal terus mendorong pemerintah untuk menggunakan tindakan-tindakan persuasif dalam mengatasi berbagai masalah yang ada di Papua. Menurutnya, konflik tidak akan selesai jika menggunakan pendekatan kekerasan dan militer.
"Kita mohon kepada pemerintah tadi agar profesional dengan menangani masalah. Sebenarnya saya sudah mengatakan waktu di Denpasar, pada kongres PKB," kata Said dalam keterangan pers pernyataan sikap Tokoh Bangsa Lintas Agama Untuk Papua Damai, Senin, 9 September 2019.
"Saya sudah mengatakan bahwa utamakan dialog, utamakan persuasif kemanusiaan, jangan terus langsung dengan pendekatan keamanan, kekerasan, bedil, kita hindari itu," kata dia.
Baca juga: PBNU: Jangan Ada Permasalahan Baru di Papua
Dalam pertemuan itu, para Tokoh Bangsa Lintas Agama Untuk Papua Damai mengeluarkan lima poin pernyataan sikap. Pernyataan sikap dibacakan bergantian di depan awak media.
Berikut petikan lengkap pernyataan sikap dan deklarasi damai oleh tokoh lintas agama.
Tokoh Bangsa Lintas Agama Untuk Papua Damai
1. Mendorong pemerintah untuk menciptakan perdamaian yang abadi di Papua. Perdamaian harus diletakkan sebagai puncak dan tujuan dalam membangun kehidupan berbangsa dalam bingkai kebhinekaan.
2. Mendorong Pemerintah agar mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan dalam menciptakan perdamaian di Papua dan sejauh mungkin menghindari pendekatan militeristik yang justru cenderung membuat keadaan semakin buruk.
3. Meminta kepada segenap tokoh bangsa, pemuka agama, tokoh adat dan segenap elemen bangsa untuk membantu bahu-membahu merajut dialog guna merekatkan bangunan kebersamaan antar masyarakat.
4. Meminta kepada Pemerintah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus, yang antara lain pembentukan Komisi HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berkedudukan di Papua. Kelembagaan ini penting untuk digunakan semua pihak dalam menyelesaikan berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Selain itu, pemerintah juga perlu mengutamakan pendekatan musyawarah dalam menanggapi aspirasi-aspirasi masyarakat yang berkembang.
5. Meminta segenap pihak dan seluruh komponen bangsa untuk menahan diri dari mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan (di segala ruang publik, termasuk di media sosial) dan mari kita ciptakan suasana yang sejuk, tenang dan damai. Kepada aparat penegak hukum, kami juga mengingatkan agar lebih proporsional dalam merespon komentar-komentar warga masyarakat yang beredar terutama di media sosial. []
