Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj dan sejumlah tokoh lintas agama meminta pemerintah serta aparat penegak hukum tidak menggunakan cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah di Papua.
"Pemerintah harus mengambil langkah yang bijak agar tidak menimbulkan gejolak dan permasalahan baru," kata Said Aqil di Kantor PBNU, Jakarta, Senin, 9 September 2019 seperti dilansir dari Antara.
Menurutnya, konflik yang awalnya dipicu dugaan rasialisme di Surabaya semestinya dijadikan pelajaran bersama. Sebab, apapun tindakannya, kekerasan tidak dapat dijadikan sebagai sesuatu pembenaran.
Baca juga: Tiga Cara Jokowi Rebut Hati Rakyat Papua
Apalagi, konflik yang terus menerus terjadi di Papua, dapat merugikan pemerintah yang selama ini berupaya meningkatkan layanan kesejahteraan dasar bagi masyarakat Papua.
"Ini harus menjadi pelajaran bersama bahwa segala bentuk aksi kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi kepada siapa pun tidak dapat dibenarkan," ucapnya.
Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid saat berkunjung ke Papua. (Foto: nu.or.id)
Agar tidak berlarut-larut, Said Aqil pun meminta pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang mengutamakan dialog seperti yang pernah diinisiasi oleh Presiden keempat Abdurrahman Wahid pada 1998.
Baca juga: Sentuhan Jokowi vs Gus Dur dalam Menangani Papua
Kala itu, Gus Dur sapaannya berhasil menyelesaikan konflik di Papua terkait pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua dan pengibaran bendera Bintang Kejora.
"Dialog itu harus terus dirawat dan dijadikan bekal serta komitmen kebangsaan bersama menuju terciptanya masyarakat yang adil dan beradab," tuturnya.
Kenapa penyelesaian konflik di Papua penitn bagi Indonesia? "Papua adalah kita dan kita adalah manusia-manusia yang memiliki harkat dan martabat," ucapnya. []
