Ada Warga Inggris Ganggu Stabilitas Papua

Ada warga Inggris yang kerap menggangu stabilitas Indonesia, terutama di Papua. Bila dibiarkan khawatir hubungan Indonesia-Inggris terganggu.
Korps Brigade Mobil (Brimob) Polda Kepulauan Riau (Kepri) di distrik Sentani, Jayapura, Papua, Senin, 2 Agustus 2019. (Foto: Istimewa)

Jakarta - Duta Besar Indonesia untuk Inggris dan Irlandia Rizal Sukma mengatakan ada warga Inggris yang kerap menggangu stabilitas Indonesia, terutama di Papua. Bila dibiarkan Rizal khawatir hubungan Indonesia-Inggris terganggu.

Pernyataan Rizal terkait Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang sebelumnya mengatakan ada konspirasi dilakukan Benny Wenda terkait demo berujung kerusuhan yang terjadi di Papua.

Ada juga sekelompok kecil masyarakat lainnya, seperti di Oxford, yang pro mereka (Gerakan Pembebasan Papua Barat). Kami di KBRI terus memberikan informasi yang akurat kepada mereka mengenai kondisi sebenarnya dan berbagai kemajuan di Papua.

Menurut Rizal, Benny Wenda mendapat suaka dari Inggris tahun 2003, otomatis telah menjadi warga negara Inggris.

"Benar yang bersangkutan (Benny Wenda) bukan lagi berstatus WNI, setelah mendapat suaka dari Inggris tahun 2003, yang bersangkutan telah menjadi warga negara Inggris," kata Rizal, Sabtu 7 September 2019,  seperti dilansir dari Antara.

Atas pemberian suaka kepada Benny Wenda, kata Rizal, Pemerintah Indonesia protes. Pasalnya Benny Wenda saat itu berstatus buron, lari dari proses hukum karena keterlibatannya dalam aksi melawan hukum.

Menurut Rizal, baik Indonesia maupun masyarakat umum di Inggris tidak termakan propaganda dan berita palsu yang disebar oleh ULMWP (Gerakan Pembebasan Papua Barat). Pemerintah Inggris, kata dia, berkali-kali menegaskan dukungannya terhadap integritas wilayah Indonesia.

Pernyataan ini terakhir disampaikan oleh Menteri Asia-Pasifik Inggris Heather Wheeler di parlemen Inggris pada 5 September lalu. Dia menyebut ada dua tiga orang pendukung ULMWP di parlemen Inggris.

"Ada juga sekelompok kecil masyarakat lainnya, seperti di Oxford, yang pro mereka. Kami di KBRI terus memberikan informasi yang akurat kepada mereka mengenai kondisi sebenarnya dan berbagai kemajuan di Papua, seperti kemajuan pembangunan, peningkatan HDI, kebijakan satu harga, pembangunan jaringan listrik dan infrastruktur," tutur Rizal.

Baca juga: 

Berita terkait
Blokir Internet di Papua Sudah Dibuka
Blokir akses internet di Papua sudah dibuka menyusul situasi yang kian kondusif.
Kesepakatan Damai Papua Ditandatangani
Kesepatan damai dalam bentuk deklarasi telah ditandatangani di Jayapura Papua, Kamis malam, 5 September 2019.
DPR Bidik Keterlibatan Asing di Papua
Komisi I DPR menyebut akan memanggil sejumlah lembaga negara dan kementrian perihal dugaan keterlibatan asing di Papua.