PBB Tak Pernah Minta Jabatan di Pemerintahan Jokowi

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan hingga hari ini tidak ada permintaan dari kader PBB kepada Presiden Joko Widodo.
Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. (Foto: Antara/Ricky Prayoga).

Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan hingga hari ini tidak ada permintaan dari kader PBB kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai jabatan untuk kader PBB yang merupakan partai politik pendukung Jokowi di pemilihan presiden (pilpres) 2019.

"Saya sendiri tidak pernah minta jabatan apa pun. Beliau juga tidak pernah menawarkan jabatan apa pun," ucap Yusril di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB, Jakarta Selatan, Rabu, 30 Oktober 2019 seperti dilansir dari Antara.

Namun, kata dia, Menteri Sekretaris Negara (Mensegneg) Pratikno pernah melakukan pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal PBB Ferry Noor mengenai jabatan-jabatan yang cocok dan akan dipercayakan kepada kader PBB.

"Pak Ferry sudah membicarakan kepada Mensesneg. Pak Ferry sudah menjelaskan, mulai dari Dewan Pertimbangan Presiden, wakil menteri, dubes, badan-badan pemerintahan. Tapi baru pembicaraan," tutur dia.

Pengisian jabatan tersebut, menurut Yusril akan dilakukan dalam waktu dekat. "Tidak lama lagi, akan ada pengisian jabatan-jabatan baru," ucapnya.

Saya sendiri tidak pernah minta jabatan apa pun. Beliau juga tidak pernah menawarkan jabatan apa pun.

PBB adalah satu dari sejumlah partai politik yang melabuhkan dukungan pada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di pilpres 2019.

Saat pengumuman menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, nama-nama kader dari partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf dipanggil, seperti PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, dan Partai Gerindra.

Hanya saja, tidak demikian dengan tiga partai politik lain yang tak lolos dalam pemilihan legislatif, yakni PBB, Partai Hanura, dan PKPI. Ketiganya, tidak dipanggil Jokowi untuk duduk di jabatan menteri maupun wakil menteri.

Jokowi sendiri sudah meminta maaf karena tidak bisa mengakomodir kepentingan dari partai politik koalisi Jokowi-Ma'ruf di pilpres 2019. []

Berita terkait
Hanura Kecewa Jokowi Hitung Kawan Didasari Kalkulator
Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah mengungkapkan kekecewaannya terhadap susunan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Maruf.
Politikus PSI Surya Tjandra Wakil Menteri Sofyan Djalil
Politikus PSI Surya Tjandra ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Wakil Menteri Menteri ATR/Ketua BPN Sofyan Djalil.
Layakkah Hanura-Perindo Dapat Kursi Menteri Jokowi?
Partai Hanura dan Partai Perindo, dua partai yang dipertanyakan publik, apa akan mendapat bagian sebagai menteri di Pemerintahan Jokowi.
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.