Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Inas Nasrullah mengungkapkan kekecewaannya terhadap susunan menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Pasalnya, tak ada satupun kader Partai Hanura yang ditunjuk jadi menteri dan wakil menteri dalam kabinet tersebut.
"Semua kader Hanura pastinya kecewa," ucap Inas kepada Tagar, Jumat, 25 Oktober 2019.
Menurutnya, Jokowi tidak mempertimbangkan kontribusi Partai Hanura saat pemilihan presiden (pilpres) 2019. Padahal, kata dia, Hanura berkontribusi 16 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika mendaftarkan Jokowi-Maruf sebagai calon wakil presiden dan calon wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata, yakni hanya memandang jumlah suara partai saja," tuturnya.
Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta, Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto. (Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya)Partai Hanura juga tidak diam saja saat Jokowi-Ma'ruf kampanye pilpres. Menurut dia, Hanura menjadi salah satu partai politik koalisi Jokowi-Ma'ruf yang ikut berjuang untuk memenangkan pasangan tersebut.
"Jangan lupa juga, kader-kader Hanura berjuang tanpa mengenal lelah untuk memenangkan Jokowi juga," ucap Inas.
Saat ini, kata Inas memang belum ada sikap resmi DPP Partai Hanura apakah akan menemui Jokowi untuk membicarakan susunan Kabinet Indonesia Maju atau tidak. Karena, baru akan ditentukan pada rapat DPP yang rencananya digelar Rabu, 30 Oktober 2019 untuk menyikapi perkembangan terakhir.
Jokowi-Ma'ruf melantik 34 menteri dan 4 jabatan setingkat menteri, Rabu, 23 Oktober 2019. Komposisi tersebut diisi oleh manteri dari periode sebelumnya, dari partai politik koalisi Jokowi-Ma'ruf, partai oposisi yakni Partai Gerindra, dan kalangan profesinal.
Pada Jumat, 25 Oktober 2019, Jokowi-Ma'ruf pun melantik 12 wakil menteri untuk membantu sejumlah kementrian. Mereka berasal dari kalangan profesional, relawan, dan partai politik koalisi tak lolos pemilihan legislatif, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta Partai Persatuan Indonesia (Perindo). []
