Jakarta - Tujuh sekretaris jenderal (Sekjen) partai politik nonparlemen yang gagal menembus ambang batas pada Pemilu 2019 lalu, curhat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Ambang batas pencalonan presiden itu (sebesar 20 persen) memang tidak perlu terjadi.
Mereka berharap pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) nantinya dapat dipisahkan. Sehingga tidak dijadikan satu hari penuh seperti Pemilu 2019.
Sekjen DPP Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengaku, dia beserta sekjen partai lainnya sepakat mengusulkan agar Pilpres dan Pileg untuk ke depan dapat dipisahkan.
"Begitu diserentakkan seperti Pemilu 2019, yang terjadi adalah sengkarut yang alang kepalang luar biasanya,” kata Priyo, usai bertemu Tito Karnavian di ruang rapat Mendagri, Jakarta, Rabu 29 Januari 2020.
Priyo Budi Santoso. (Foto: Ist)
Sejumlah sekjen partai nonparlemen juga meminta besaran ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dievaluasi dan diturunkan. Priyo menyebut hal itu memang patut dipertimbangkan.
"Apakah ke depan itu masih juga dipertahankan dengan ide-ide presidential threshold yang mengangkang demikian besarnya, yang kemarin kita berakibat semua tahu terjadi pembelahan perpolitikan yang sampai sekarang cost sosialnya masih juga dibayar cukup mahal," ujar Priyo.
Pada kesempatan tersebut Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq menyatakan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen seperti saat ini tidak perlu dilakukan.
"Ambang batas pencalonan presiden itu (sebesar 20 persen) memang tidak perlu terjadi. Karena baik partai yang ada di parlemen dan partai di luar parlemen ini kan semua punya aspirasi," ujar Rofiq.
Selain Priyo Budi dan Ahmad Rofiq, hadir pula sekjen partai lainnya dalam pertemuan yang diinisiasi oleh Mendagri itu.
Sekjen itu berasal dari DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).
Semua partai di atas tidak memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu Tahun 2019 dan gagal memasukkan kadernya ke Senayan.
“Hari ini kami tujuh sekjen partai politik yang kemarin belum lolos, diundang oleh Pak Mendagri untuk bincang-bincang banyak hal, terutama tentang berbagai tata aturan perundangan politik. Jadi kami tadi menyampaikan apresiasi yang tinggi atas ikhtiar dan undangan khusus dari Bapak Mendagri (Tito Karnavian),” kata Sekjen Partai Berkarya itu. []
