Jakarta - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PKS, A. Junaidi Auly menilai, masalah yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) semakin menambah deretan badan usaha milik negara (BUMN) dengan tata kelola buruk. Jiwasraya dirundung sejumlah masalah sehingga perlu dibentuk panitia khusus (Pansus) DPR untuk mengungkap kasus yang terjadi perseroan itu.
Ia menyebutkan, persoalan yang dihadapi perusahaan asuransi pelat merah itu bermula dari kegagalan program JS Proteksi Plan. JS Proteksi Plan merupakan produk bancassurenace yang memberikan manfaat asuransi jiwa berupa santunan meninggal dunia, bukan dan atau karena kecelakaan atau cacat tetap total karena kecelakaan. Premi (sekaligus) minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 5 miliar.
Investasi pasar saham dan reksadana
Politisi Partai Keadilan Sosial ini menjelaskan, sebagian besar dana yang dikumpulkan dari program JS Proteksi Plan diinvestasi ke pasar saham (repo saham) dan reksadana. “Kita tahu bahwa repo saham (repurchase agreement) merupakan pinjaman yang diberikan dengan agunan berupa saham. Suku bunga cukup tinggi, karena risikonya juga tinggi. Kondisi pasar yang fluktuatif menyebabkan return saham cenderung menurun dan menyebabkan kondisi keuangan Jiwasraya tertekan,” ungkap Junaidi dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Senin, 6 Januari 2020.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memberikan penjelasan soal restrukturisasi Asuransi Jiwasrayausai menghadiri akad nikah putri Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattaliti di Hotel Shangri La Surabaya, Sabtu 21 Desember 2019.(Foto: Haris Dwi)
Total nilai klaim program investasi Saving Plan dari tujuh mitra bancassurance mencapai Rp16,42 triliun. Secara total, konsumen Jiwasraya kurang lebih 6 juta. Pada 2009, aset Jiwasraya mencapai Rp 5,4 triliun; terus meningkat, hingga mencapai Rp 45,6 triliun pada 2017. Laba perusahan juga meningkat dari Rp 356 miliar pada 2009 menjadi Rp 360 miliar pada 2017. Tahun 2018 dan 2019 (September) perusahaan rugi masing-masing Rp15,8 triliun dan Rp13,7 triliun.
Legislator asal Lampung ini menambahkan, kalau dilihat asetnya, penempatan pada reksadana hampir 50 persen, ke saham sekitar 17 persen. Sisanya diinvestasikan ke tanah dan bangunan 17 persen, deposito berjangka dan obligasi korporasi masing-masing 11 persen dan 4,5 persen. Sementara aset likuid (aset yang mudah dikonvesikan menjadi bentuk uang tunai) perseroan sangat sedikit.
Manipulasi laporan keuangan
Selain masalah kegagalan program JS Proteksi Plan, Junaidi menjelaskan terdapat persoalan lainnya lewat manipulasi laporan keuangan. “Pada 2017 misalnya, perusahaan (manajemen lama) melaporkan laba bersih sekitar Rp 2,4 triliun (unaudited). Sementara itu, menurut audit PwC menyebutkan bahwa laba hanya Rp. 360 miliar. Berbagai masalah tersebut tentunya krusialnya untuk dilakukan audit investigasi, bahkan urgensi untuk dilakukan pembentukan Pansus di DPR,” katanya.
Sebelumnya Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan ada dua alasan kenapa pembentukan Pansus Jiwasraya belum diperlukan. "Pertama, karena Kementerian BUMN sedang mengambil langkah penyelamatan. Kedua, ini sudah pasti ada fraud di mana Kejaksaan Agung sudah masuk dalam kasus ini," ujarnya di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2019 seperti dilansir dari Antara.
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menghadapi komplekitas masalah, tak
hanya menyangkut terganggunya kesehatan finansial. (Foto: Yahoo.com)Apalagi, Komisi XI kata Dito belum bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Komisi VI DPR. Jadi, daripada tumpang tindih membentuk Pansus Jiwasraya, ia lebih memilih untuk melakukan rapat gabungan terlebih dahulu.
"Komisi XI DPR belum mendapat penjelasan dari Menteri BUMN, karena kan Jiwasraya itu BUMN. Dalam rapat gabungan itu kami ingin meminta penjelasan dari semua pihak terkait," tuturnya.
Tapi, ia tak melarang jika memang akhirnya ada kesepakatan untuk membentuk Pansus Jiwasraya. "Apabila dipandang perlu membuat Pansus Jiwasraya, ya kami akan lakukan," ucap Dito.[]
