Jakarta - Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengaku perintah penurunan baliho Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab karena permintaan Satpol PP.
Menurutnya, setiap kali Satpol PP mencopot, tidak lama kemudian baliho serupa kembali dipasang.
"Satpol PP mereka tidak sanggup mencopotkan itu kan gitu, bahkan dia kan dipaksa suruh masang lagi. Kalau mereka takut, kemudian siapa lagi, sekarang kan minta bantuan ke petugas TNI," kata Dudung kepada wartawan di Makodam Jaya, Jakarta, Senin, 2 November 2020.
Ya jelas dong, ada permintaan dan kami memang tergabung sama-sama.
Baca juga: Copot Baliho Rizieq Shihab, Pangdam Jaya Dikirimi Karangan Bunga
Hal tersebut, kata Dudung, yang membuat Kodam Jaya turun membantu Satpol PP menurunkan baliho liar tersebut. Menurutnya, personel Kodam Jaya juga melakukan itu usai ada permintaan.
"Ya jelas dong, ada permintaan dan kami memang tergabung sama-sama," kata Dudung.
Ia menjelaskan Kodam Jaya tidak pernah terjun langsung jika tanpa ada koordinasi sebelumnya.
"Sebetulnya, bukan hanya sedekar TNI sendiri yang langsung mencopoti baliho dan membubarkan kerumunan. Tidak, kami tidak pernah sendiri-sendiri, pasti bergabung itu," tuturnya.
Dudung menyebut langkah Kodam Jaya menurunkan baliho petinggi FPI Rizieq Shihab sudah sesuai prosedur. Pasalnya, Satpol PP masih menjadi pihak utama yang melakukan penindakan. Sehingga, ketika Satpol PP sudah merasa kesulitan, TNI ikut membantu usai ada permintaan.
Bahkan, Dudung mengatakan Satpol PP sempat didemo massa FPI karena menertibkan baliho dan spanduk bergambar Rizieq Shihab di sejumlah wilayah di DKI Jakarta.
"Dikedepankan Pol PP, karena Pol PP yang menjalankan peraturan gubernur, peraturan pemerintah di wilayah," ucapnya.
Baca juga: Pangdam Jaya Ancam Tindak Tegas FPI Kalau Gelar Reuni PA 212
Sebelumnya, personel TNI dari Kodam Jaya menurunkan baliho bergambar petinggi FPI Rizieq Shihab di Jakarta. Pangdam Jaya Mayjen Dudung mengamini bahwa dirinya yang memerintahkan.
Kodam Jaya menilai pesan-pesan dalam baliho itu cenderung bernuansa provokatif.
Sikap Kodam Jaya tersebut lantas menuai kritik. Menurut sejumlah pihak, TNI menyalahi tupoksinya sebagai alat pertahanan negara. []