Pakar Hukum: Instruksi Mendagri Bentuk Early Warning System

Pakar Hukum Tata Negara menilai, Instruksi Mendagri tentang Penegakan Protokol Kesehatan merupakan bentuk early warning system bagi kepala daerah.
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi. (Foto:Tagar/Kemendagri)

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi mengatakan, materi muatan Instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 merupakan suatu bentuk early warning system bagi kepala daerah.

"Instruksi Mendagri tersebut merupakan suatu bentuk early warning system atau peringatan dini dan sekaligus suatu penegasan terhadap seluruh kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) di seluruh Indonesia untuk menaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya beserta segala konsekuensi hukumnya," jelas Muhammad Rullyandi di Jakarta 21 November 2020.

Oleh sebab itu, para kepala daerah diharapkan untuk memperhatikan Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah (Pemda) lainnya yang dapat berujung pada sanksi pemberhentian jabatan manakala tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan terkait Prokes.

Rullyandi menegaskan, dengan demikian Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 wajib menjadi pedoman mutlak bagi seluruh kepala daerah untuk tunduk pada sumpah jabatan dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan termasuk peraturan terkait Prokes demi mengutamakan keselamatan rakyat.

"Mengutamakan keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi," tegasnya.

Instruksi Mendagri tersebut merupakan suatu bentuk early warning system atau peringatan dini dan sekaligus suatu penegasan terhadap seluruh kepala daerah.

Menurut Rullyandi, penerbitan Instruksi Mendagri tersebut merupakan amanah konstitusi yang diberikan tugas dan fungsi kepada Mendagri di bidang urusan pemerintahan daerah, sehingga leading sektor pemerintah pusat dapat berfungsi sebagaimana semestinya.

"Vide Pasal 17 Ayat 3 UUD 1945 Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sebagai suatu perintah garis komando pemerintah pusat (unbroken chain of command) sesuai dengan gagasan prinsip asas umum negara kesatuan dan penyelenggaraan otonomi daerah," jelasnya.

Selain itu, dalam praktek sistem ketatanegaraan di Indonesia, dimulai dari presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan hingga pada jabatan menteri sebagai pembantu presiden, aturan perundang-undangan yang dikeluarkan merupakan suatu praktek yang lazim guna menunjang jalannya pemerintahan yang memiliki karekteristik imperatif atau mengikat.[]

Berita terkait
Mendagri Dukung Belajar Tatap Muka Sesuai SKB 4 Menteri
Mendagri Tito Karnavian, mendukung proses belajar-mengajar tatap muka. Namun, perlu antisipasi agar tidak menjadi kluster baru Covid-19.
Mendagri: Peran Orang Tua Penting Siapkan Belajar Tatap Muka
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, peranan orang tua terhadap persiapan proses belajar tatap muka sangat penting.
Pakar Hukum: Instruksi Mendagri Soal Sanksi Pemecatan Tepat
Pakar Hukum menilai, instruksi Mendagri soal sanksi Pemecatan bagi kepala daerah yang melanggar perundang-undangan pencegahan Covid-19 sudah tepat.
0
Mengenal Efek Samping Kebanyakan Minuman Berenergi
Mengenal efek samping minuman berenergi yang di dalamnya terdapat kafein dan lebih banyak gula serta bahan lainnya jika dikonsumsi terlalu banyak.