Jakarta - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan opsi pemberian fasilitas modal kerja bagi penyelamatan kinerja keuangan Garuda Indonesia. Menurut dia, langkah tersebut dinilainya cukup tepat guna menangkal dampak pandemi Covid-19 pada maskapai milik negara itu.
“Fasilitas modal kerja ini didapat Garuda melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ujarnya kepada Tagar, Senin, 15 Juni 2020.
Lebih lanjut Toto menyebut bahwa fasilitas modal kerja akan sangat berbeda dengan skema penyertaan modal negara (PMN). Sebab, fasilitas serupa juga dinilai cara paling tepat untuk menyelamatkan entitas usaha milik pemerintah seperti yang telah diterapkan pada PT Kereta Api Indonesia (KAI).
“Jadi mekanismenya adalah Garuda Indonesia bisa mencari akses pembiayaan secara mandiri, namun nanti akan dijamin oleh pemerintah,” tutur dia.
Apabila cara ini diterapkan, nantinya Garuda akan berkewajiban membayar pokok utang plus bunga pinjaman kepada kreditur dengan negara sebagai kuasa penjamin.
"Kementerian BUMN juga harus meningkatkan fungsi monitoring agar reaktivasi ekonomi setelah Covid bisa terlaksana," ucap Toto.
Irfan Setiaputra
Untuk diketahui, airlines dengan kode saham GIAA itu kini tengah dihadapkan oleh situasi berat menyusul kondisi industri penerbangan yang menurun tajam pasca pandemi Covid-19. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pihaknya dipastikan bakal kehilangan empat sumber pendapatan utama perseroan.
Pertama terkait dengan kepastian pemerintah untuk tidak memberangkatkan jemaah haji dan umrah. Kedua soal agenda libur tengah tahun. Ketiga terkait masalah pengangkutan mudik maupun pulang kampung pada momentum Ramadhan lalu, dan yang terakhir adalah soal kebiasaan masyarakat yang berpelesir saat akhir tahun.
“Kelenger kami tahun ini,” tutur Irfan kepada Tagar akhir pekan lalu, 12 Juni 2020.
Adian Napitupulu
Sebagai informasi, wacana penyehatan keuangan Garuda Indonesia mencuat setelah anggota Komisi I DPR-RI sekaligus politisi PDI-P Adian Napitupulu menolak niatan pemerintah untuk memberi dana talangan sebesar Rp 8,5 miliar kepada maskapai plat merah itu. Dalam pandangannya, cara paling tepat untuk mengangkat performa Garuda adalah dengan penyertaan modal negara atau PNM.
“"Bila hal itu terjadi [PNM] maka harusnya Menteri BUMN dan Menteri Keuangan bangga dan senang jika saham negara bisa bertambah banyak di Garuda. Jadi sebaiknya para menteri berjuanglah untuk PMN atau investasi pemerintah bukan untuk pinjaman yang berpotensi melanggar PP 23 /2020 dan UU 2 / 2020," kata Adian.
Dari sisi kinerja, pada sepanjang 2019 BUMN yang bergerak dalam industri penerbangan itu tercatat telah mengangkut penumpang lebih dari 31,9 juta orang dengan tingkat okupansi rata-rata sekitar 74,28 persen. Sementara dari sisi bisnis pengangkutan barang, Garuda Indonesia membukukan kargo sebesar 335.000 ton.
Adapun, dalam laporan keuangan 2019, Garuda Indonesia mengklaim berhasil meraih laba bersih US$ 6,99 juta. Capaian tersebut cukup kontras dengan bukuan 2018 yang diketahui rugi hingga US$ 231 juta.
Baca juga :
- Siasat Menperin Jaring Perusahaan AS yang Relokasi
- New Normal Potensial Dongkrak Ekspor Makanan Olahan
- Penjelasan Garuda Indonesia Soal Status Karyawan
