Jakarta - Pihak Istana membantah pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut Presiden Jokowi tidak percaya diri (pede) dengan program-programnya, sehingga harus menggelontorkan anggaran Rp 90,45 miliar untuk membayar jasa influencer.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian beralasan, dana sebesar Rp 90,45 miliar untuk menyewa jasa influencer untuk menyosialisasikan program, karena harus menjangkau seluruh kawasan Indonesia.
Misalnya, bansos, orang kan tidak tahu bagaimana melakukan bansos, daftar kemana, prosedurnya seperti apa, jadi untuk itu
"Saya kira tidak (bukan tidak percaya diri). Karena namanya program harus dipahami sampai ke pelosok, sampai ke desa-desa, ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh media. Nah influencer itu kan kita tahu menggunakan sosmed. Sosmed kan banyak yang menggunakan. Jadi saya kira bukan tidak percaya diri, tapi jangkauannya lebih luas, terutama di kalangan milenial," kata Donny saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu, 22 Agustus 2020.
Baca juga: Rp 90,45 Miliar untuk Influencer, Istana: Apa Salahnya
Lebih lanjut ia menjelaskan, influencer dapat menjangkau cakupan wilayah yang luas lewat jejaring sosial media. Maka dari itu, pemerintah memanfaatkan hal tersebut.
"Karena 40 persen populasi kita milenial, sehingga program-program itu bisa dipahami. Misalnya, bansos, orang kan tidak tahu bagaimana melakukan bansos, daftar kemana, prosedurnya seperti apa, jadi untuk itu," ucapnya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan hasil penelitiannya yang menunjukkan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengeluarkan dana sebesar Rp 90,45 miliar untuk influencer sejak 2014.
Peneliti ICW Egi Promayogha mengatakan, data penelitian tersebut diperoleh dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Egi membeberkan, pihaknya memang melakukan penelitian khusus hal ini mulai 14 sampai 18 Agustus 2020.
Dia menjelaskan, ICW menggunakan kata kunci 'influencer' dan 'key opinion leader' dalam pencarian data di LPSE. Kemudian, ditemukan jumlah pengadaan mencapai 40 paket dengan kata kunci tersebut.
"Jumlah anggaran belanjanya cukup besar Rp 90,45 miliar. Anggaran bagi mereka (influencer) semakin marak sejak tahun 2017. Hingga akhirnya meningkat di tahun berikutnya," kata Egi dalam diskusi yang digelar daring, Kamis, 20 Agustus 2020.
Baca juga: Influencer Diguyur Rp 90 M, Istana: Itu Anggaran Humas
Secara umum, kata Egi, total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital mencapai Rp 1,29 triliun rupiah sejak 2014. Anggaran tersebut meliputi berbagai hal seperti penyediaan infrastruktur yang menunjang di ranah digital, pengadaan komputer, atau media sosial.
Selanjutnya, Egi menyimpulkan Presiden Jokowi tidak percaya diri dengan program-programnya, sehingga harus menggelontorkan anggaran sedemikian besar untuk mengguyur influencer.
Selain itu, dia juga mempertanyakan peran institusi kehumasan yang dimiliki pemerintah.
"Tren penggunaan influencer yang dikhawatirkan adalah dapat membawa pemerintah pada kebiasaan mengambil jalan pintas. Misalnya guna memuluskan sebuah kebijakan publik yang terutamanya mendapat kontroversi, maka pemerintah mengambil jalan pintas dengan menggunakan jasa influencer untuk mempengaruhi opini publik," tuturnya. []
