Jakarta - Riuhnya antusias masyarakat yang berminat ikut Program Kartu Prakerja menuai kritik tersendiri dari pengamat ketenagakerjaan Hadi Subhan. Menurut akademisi asal Universitas Airlangga itu, skema pelatihan yang digulirkan dalam program ini dinilai kurang efektif dan terkesan menghambur-hamburkan anggaran.
Pasalnya, pemerintah mengandeng sejumlah platform startup dalam pendistribusian materi pelatihan. Belum lagi, banyaknya balai pendidikan dan pelatihan kerja yang terlibat dalam proyek tersebut.
“Skema ini tidak efektif. Pertama, jika pemerintah mau buat pelatihan cari saja modul dari vendor dengan sistem pembelian putus. Setelah itu bagi-bagikan modul tersebut kepada pekerja secara gratis,” ujar Hadi Subhan kepada Tagar, Senin, 20 April 2020.
Baca juga: Bukan Kartu Prakerja, Pakar Sebut Ini Solusi PHK
Menurut Hadi pemerintah bisa mencontoh sistem Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang dikembang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pandangannya, strategi penggandaan bahan ajar secara masif dan gratis dapat menekan pengeluaran anggaran negara.
Ia mencontohkan semisal pemerintah membayar Rp 1 miliar untuk satu modul pelatihan besarta hak cipta yang melekat pada produk tersebut. Sehingga, jika ada 10 modul yang diperlukan, maka negara hanya perlu untuk merogoh kocek Rp 10 mililar.
“Beli saja hak ciptanya dari lembaga pelatihan yang menerbitkan modul itu, lalu peserta Kartu Prakerja bisa mengunduhnya secara gratis, cara ini lebih hemat,” tuturnya.
Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin 20 Januari 2020. Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)
Cara tersebut dinilainya lebih efisien ketimbang alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program pelatihan yang sekitar Rp 1 juta per orang. Padahal, negara menargetkan sebanyak 5,6 juta orang bisa menerima manfaat Kartu Prakerja pada tahun ini.
Artinya, ada sekitar Rp 5,6 triliun anggaran yang dipersiapkan untuk pemenuhan bujet pelatihan. “Itukan ugal-ugalan namanya, anggaran sampai triliunan begitu padahal ada cara yang lebih efisien,” kata dia.
Terlebih, dalam situasi pandemi seperti saat ini, peningkatan kompetensi dan skill dirasa bukan hal yang cukup krusial bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). “Mending uangnya diberikan langsung kepada warga yang di-PHK biar tetap bisa makan,” ucapnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tagar, saat ini pemerintah telah mendata 198 lembaga pendidikan dan pelatihan yang menyediakan sekitar 2.000 materi daring. Rencananya, para penerima manfaat Kartu Prakerja diwajibkan untuk mengakses bahan ajar tersebut melalui delapat platform startup yang telah ditunjuk, yakni Tokopedia, Ruangguru, Bukalapak, Maubelajarapa. Lalu, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, serta laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
Pemerintah sendiri menganggarkan bantuan senilai Rp 3,5 juta bagi setiap orang penerima manfaat program ini. Besaran tersebut merupakan akumulasi dari bantuan tunai uang saku sebesar Rp 600.000 perbulannya selama empat bulan. Kemudian, Rp 1 juta untuk biaya pelatihan, dan terakhir Rp 150.000 untuk insentif usai pelatihan.
Adapun, total biaya Program Kartu Prakerja untuk tahun ini disebut-sebut mencapai Rp 20 triliun dengan sumber pendanaan berasal dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. []
