Jakarta - Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga, Hadi Subhan mengkritisi langkah pemerintah yang tetap memberikan materi pelatihan bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui program Kartu Prakerja. Pasalnya, urgensi yang harusnya jadi fokus utama negara saat ini adalah bagaimana menjaga daya beli agar pekerja yang terdampak dapat tetap mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Biaya pelatihan peningkatan kompetensi dalam Kartu Prakerja mencapai Rp 1 juta per orang.
“Sekarang kan masih ada alokasi dana yang dianggarkan pemerintah untuk pelatihan. Nah, ini untuk apa? Mending langsung diberikan kepada warga yang di-PHK biar tetap bisa makan,” ujar Subhan kepada Tagar melalui sambungan telepon di Jakarta, Senin, 20 April 2020.
Kalau bisa jangan ada pelatihan dulu, percuma. Toh, para penerima manfaat pasti tidak bisa langsung dapat kerja karena situasi sekarang yang serba sulit, lebih baik dinaikan nilai uang tunainya.
Baca Juga: Bukan Kartu Prakerja, Pakar Sebut Ini Solusi PHK
Menurut Hadi, nilai bantuan tunai dalam Program Kartu Prakerja yang senilai Rp 600.000 per bulan sangat jauh dari besaran ideal pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, pemerintah harus segera merelokasi anggaran yang sebelumnya di bujetkan untuk program pelatihan dan peningkatan skills menjadi tambahan bantuan tunai.
Petugas mendampingi warga melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin, 13 April 2020. Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. (Foto: Antara/Moch Asim)“Kalau bisa jangan ada pelatihan dulu, percuma. Toh, para penerima manfaat pasti tidak bisa langsung dapat kerja karena situasi sekarang yang serba sulit, lebih baik dinaikan nilai uang tunainya,” kata dia.
Hadi mencatat, biaya pelatihan peningkatan kompetensi dalam Kartu Prakerja mencapai Rp 1 juta per orang. Padahal, pemerintah sendiri merencanakan 5,6 juta orang yang bisa mengikuti program Kartu Prakerja. Artinya, ada sekitar Rp 5,6 triliun dana yang harusnya bisa dialokasikan untuk peningkatan bantuan tunai ketimbang dikucurkan bagi program peningkatan kompetensi yang saat ini dirasa kurang relevan.
Untuk diketahui, pemerintah pada 11 April 2020 lalu secara resmi membuka gelombang pertama pendaftaran Kartu Prakerja yang direncanakan bakal dibuat dalam 10 gelombang. Pada tahap awal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut antusias warga cukup besar untuk mengikuti agenda bidang ketenagakerjaan tersebut.
Hingga penutupan gelombang pertama pada 16 April 2020 tercatat ada 5,9 juta orang yang telah mendaftar. Dari jumlah tersebut, diketahui hanya 200.000 orang yang telah lolos verifikasi dan siap menerima manfaat Kartu Prakerja. Besaran peserta yang lulus seleksi itu meningkat dari kuota awal yang ditetapkan pemerintah, yaitu 164.000 orang.
Simak Pula: Kartu Prakerja Dikritik, Apa Mampu Pulihkan Ekonomi?
Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyiapkan dana tak kurang dari Rp 20 triliun dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) guna menyukseskan Program Kartu Prakerja tahun ini.[]
