PA 212 Sumbar Ikuti ANAK NKRI Tolak UU Cilaka, Berapa Orang?

Ormas Islam di Sumatera Barat, diprediksi bakal meramaikan aksi unjuk rasa Tolak Omnibus Law UU Cilaka di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2020.
Irfianda Abidin beserta sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212. (Foto: Tagar/Dok Irfianda)

Padang — Sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam di Sumatera Barat, diprediksi bakal meramaikan aksi unjuk rasa Tolak Omnibus Law di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2020. Aksi yang digawangi Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI itu dikabarkan menggandeng GNPF Ulama, HRS Center, PA 212 dan FPI.

Kami ingin pemerintah betul-betul mendengarkan aspirasi masyarakat.  

Ketua Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Sumbar, Irfianda Abidin mengakui pihaknya belum bisa memastikan total peserta yang berangkat ke Jakarta. Namun, dia meyakini Ormas Islam Sumbar turut andil dalam aksi itu.

“Yang jelas sudah ada yang berangkat beberapa kelompok dari berbagai daerah. Karena ini masih suasana Covid-19, kami tidak ingin melanggar protokol kesehatan. Umumnya berangkat sendiri-sendiri secara terpisah,” kata Irfianda.

Ketua Forum Masyarakat Minang itu menambahkan pihaknya bakal terus menyalurkan aspirasi umat agar UU Cipta Kerja dibatalkan ataupun dicabut. Menurutnya, tidak ada manfaat yang bisa diperoleh masyarakat bawah dalam Omnibus Law itu.

“Yang diuntungkan hanya pengusaha dan investor. UU ini akan menzalimi masyarakat pekerja dan lapisan bawah. Kami ingin pemerintah betul-betul mendengarkan aspirasi masyarakat,” katanya.

Sebelumnya: Prabowo Subianto Akui UU Cipta Kerja Ibarat Buah Simalakama

Irfianda juga mengkritisi proses pembentukan UU Cipta Kerja yang menurutnya penuh keganjilan. Secara prosedur, katanya, tidak ada transparansi DPR dan pemerintah kepada publik. 

“Draftnya sampai hari ini tidak bisa diakses. Siapa yang memegang salinannya, tidak jelas. Ini rawan untuk terjadinya penambahan-penambahan pasal. Jika penguasa saja tidak bisa membacanya, bagaimana pula kami masyarakat diminta membaca,” katanya.

Irfianda yang juga Ketua Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) itu meminta aparat kepolisian maupun pemerintah tidak menyebarkan tuduhan-tuduhan miring terkait aksi demo yang berlangsung. 

“Ini murni spontanitas masyarakat dari seluruh elemen, buruh, pekerja, mahasiswa, maupun pelajar. Tidak ada yang menunggangi, apalagi membayar. Gerakan ini lahir murni karena masyarakat merasa terancam atas UU dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah belakangan ini,” katanya.

Sosok yang pernah melaporkan Ade Armando ke Polda Sumbar terkait aplikasi injil berbahasa Minang bersama Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumbar plus didampingi 21 pengacara ini meminta pemerintah agar segera mendinginkan suasana. 

“Untuk mencairkan kebekuan komunikasi ini hendaknya pemerintah mau sedikit mengalah dengan mendengarkan aspirasi masyarakat. Seharusnya, pemerintah harus pro aktif mengajak untuk berdiskusi dua arah,” tutupnya.

Dikonfirmasi Tagar terpisah, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, pihaknya masih memonitor pergerakan warga Sumbar yang ikut aksi ke Jakarta. "Masih kami monitor. Sejauh ini belum ada laporan warga kita ke sana," katanya, Senin 12 Oktober 2020.

Menurut Satake, seharusnya peserta demo melayangkan surat keberatan UU Cipta Kerja ke DPRD Sumbar. "Jangan terpancing hoaks. UU itu seharusnya dipelajari dahulu, dicari apa untungnya bagi kita, bukan terjebak dengan isu bohong," katanya. []

Berita terkait
Pengusaha Muda Bukittinggi Ungkap Dampak UU Cipta Kerja
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bukittinggi, Ferdian menilai UU Cipta Kerja belum dibutuhkan di Indonesia.
Jokowi Jelaskan UU Cipta Kerja, Netizen: Cuti Khitanan Pak?
Presiden Jokowi menjelaskan UU Cipta Kerja kepada publik secara daring.Warganet menyoroti Jokowi menyebut cuti khitanan.
Daftar Kerusakan Demo di Jakarta, Busway Rugi Rp 45 Miliar
Akibat demo di Jakarta prasarana dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Bahkan, jumlah kerugian yang dialami PT Transjakarta mencapai Rp 45 miliar
0
Sejumlah Aturan Baru PPDB 2021 untuk SD Hingga SMK
Kemendikbudristek menetapkan delapan aturan baru dalam PPDB 2021 mulai dari perubahan batas usia hingga daya tampung sekolah pada zonasi peserta.