Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan enam inisiatif strategis kebijakan pada 2021. Ini untuk menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan di sektor jasa keuangan termasuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Enam inisiatif strategis 2021 tersebut yakni arah pengembangan dan pengawasan sektor jasa keuangan (SJK), penajaman pengawasan SJK terintegrasi berbasis teknologi informasi. Selain itu, percepatan digitalisasi serta optimalisasi ekosistem digital dan literasi digital untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Berbagai inisiatif OJK dalam meningkatkan akses dan literasi keuangan akan terus didorong.
Berikutnya, perluasan akses keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM dan PEN, penguatan ketahanan dan daya saing SJK, dan pengembangan keuangan berkelanjutan (sustainable finance).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan enam inisiatif strategis 2021 itu nantinya menjadi acuan OJK dalam menjalankan berbagai kebijakan OJK 2021. Antara lain fokus pada upaya mendorong SJK menjadi katalis percepatan pemulihan ekonomi nasional.
"Saya minta semua kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK betul-betul mampu menjadi 'obat yang mujarab' bagi terciptanya sektor jasa keuangan yang stabil serta mampu mewujudkan quantum leap dalam proses pemulihan ekonomi," kata Wimboh saat Rapat Kerja Strategis OJK 2021 secara virtual di tengah kunjungannya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti dikutip dari Antara.
Selain itu, OJK juga akan mengarahkan kebijakannya guna menguatkan industri jasa keuangan dengan melakukan desain ulang industri jasa keuangan serta penerapan konsolidasi yang tegas. Ini bertujuan agar pelaku industri keuangan menjadi lebih kokoh dan berdaya saing tinggi, baik di industri perbankan, IKNB (lembaga pembiayaan dan asuransi) maupun pasar modal (manajer investasi dan perusahaan efek).
Digitalisasi di sektor jasa keuangan yang terintegrasi dengan sektor riil juga akan dipercepat agar saling menguatkan dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Begitu pula kebijakan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya regulatory arbitrage antar sektor di industri jasa keuangan.
OJK juga terus meningkatkan kontribusi SJK dalam mendukung tercapainya SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan) melalui sustainable finance lewat produk dan layanan keuangan yang ramah lingkungan dan sosial. Tak hanya itu, upaya memperluas akses keuangan dan peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat, pelaku usaha ultra mikro dan UMKM juga akan ditingkatkan secara masif.
Berbagai inisiatif OJK dalam meningkatkan akses dan literasi keuangan akan terus didorong, seperti KUR Klaster, Bank Wakaf Mikro, Lakupandai, Jaring, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir, Bumdes Center, Perluasan dan Optimalisasi TPAKD serta inisiatif digitalisasinya, di antaranya Digitalisasi BWM, Digitalisasi BPR maupun UMKMMU dan KURBali.
Nantinya, berbagai kebijakan OJK tersebut akan dituangkan dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan 2020-2024 yang akan diluncurkan pada akhir tahun ini.
Rakerstra OJK 2021 kali ini juga mengundang Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat untuk menyampaikan berbagai perkembangan perekonomian di NTT dan mendiskusikan berbagai upaya guna mempercepat pemulihan ekonomi di NTT yang bisa didorong oleh sektor jasa keuangan. []
- Baca Juga: Mardani Pertanyakan Pengawasan OJK Soal Kasus Jiwasraya
- Aturan OJK Soal Konglomerasi Keuangan Agar Pengawasan Optimal
