UNTUK INDONESIA
OJK Cabut Lagi Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT Murni Upaya Raya Inti Finance.
Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Foto: ojk.go.id)

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner Nomor 6/KDK.05/2020 tertanggal 6 Februari 2020.

Akibatnya, perusahaan jasa keuangan tersebut dilarang menjalankan aktifitas usahanya dan tidak diperbolehkan menggunakan kata finance, pembiayaan, dan pembiayaan syariah dalam aktivitas berbisnis dan nama perusahaan.

Deputi Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Nonbank OJK Anggar B. Nuraini mengatakan pencabutan izin tersebut juga sesuai dengan POJK Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. "Perusahaan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku," katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, 17 Februari 2020.

Adapun, tiga poin yang mesti dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah penyelesaian hak dan kewajiban, baik untuk debitur maupun kreditur. Kemudian, memberikan informasi terkait mekanisme penyelesaian, serta membuka pusat pengaduan dan informasi.

Sebagai informasi, perusahaan pembiayaan Murni Upaya Raya beralamat di Komplek Jembatan Lima Permai Blok B-19, Jalan KH. Moh. Mansyur Nomor 11 Blok B-19 RT. 002 RW. 004, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Untuk diketahui, pada sepanjang 2019 OJK diketahui telah mencabut 31 izin usaha yang berkategori industri keuangan nonbank (IKNB). Selain itu, lembaga pimpinan Wimboh Santoso tersebut juga melakukan tindakan pembatasan aktivitas terhadap 37 kegiatan usaha, serta memberikan sanksi denda kepada 164 entitas bisnis.[]

Baca Juga:

Berita terkait
Tagar #BubarkanOJK Viral, Rizal Ramli: OJK Memble
Polemik finansial yang terjadi pada beberapa lembaga jasa keuangan nonbank khususnya asuransi, membuat kredibilitas OJK dipertanyakan.
OJK Ngotot Asabri Diluar Pengawasan Otoritas
OJK tetap menyatakan bahwa proses pengawasan terhadap Asabri tidak berada dibawah wewenang lembaga tersebut.
Langgar Aturan, OJK Cabut Izin Recapital Sekuritas
OJK memberikan sanksi kepada PT Recapital Sekuritas Indonesia sebesar Rp 1,3 miliar karena dinilai melanggar sejumlah aturan industri keuangan.
0
Jokowi Saksikan Ketua MA Syarifuddin Mengucap Sumpah
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyaksikan pengucapan sumpah M. Syarifuddin sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2020-2025.