UNTUK INDONESIA
Nurhadi Ditangkap dan Runtuhnya Mahkamah Agung
KPK menangkap mantan sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, yang diduga menerima suap untuk memainkan perkara. Opini Lestantya R. Baskoro
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman (batik lengan panjang) berjalan memasuki Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (6/11/2018). (Foto: Antara/Reno Esnir)

Oleh: Lestantya R. Baskoro*

Ditangkapnya Nurhadi, bekas Sekretaris Mahkamah Agung, mengingatkan pada sebuah buku tulisan cendikiawan hukum Universitas Leiden, Belanda, Sebastiaan Pompe berjudul: Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung –judul aslinya The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse.

Dalam buku setebal sekitar 700 halaman tersebu, Pompe, selapis demi melapis merinci, membongkar,dan menganalisasi posisi, peran, juga kebobrokan Mahkamah Agung. Dari zaman demokrasi terpimpin hingga era reformasi. Sebuah hasil penelitian yang sangat penting untuk mengenal “isi perut” institusi Mahkamah Agung.

Pompe memperlihatkan bagaimana Mahkamah Agung, lembaga sangat terhormat di bidang hukum, memiliki kekuasaan untuk mengoreksi atau menguatkan putusan pengadilan di bawahnya -sehingga ia mendapat julukan “benteng terakhir keadilan” – selama berpuluh tahun tak berdaya. Ia tidak menegakkan hukum layaknya negara berdasar hukum (rechtsstaat) seperti ditegaskan dalam penjelasan konstitusi tapi ia tunduk dan takluk pada kekuasaan (machtsstaat. Orde Baru mendudukan ketua Mahkamah Agung sebagai bagian kekuasan –dan dari mana hukum kemudian diorkestra.

Siapa pun terlibat kasus suap Nurhadi, sekali pun hakim agung, ia harus diperiksa.

Nurhadi kurang lebih sama dengan itu. Tapi tidak untuk sebuah kekuasaan, namun kepentingan pribadi –atau mungkin kelompok, yang ujung dari itu adalah juga kepentingan pribadi. Namun, esensinya sama: ia melecehkan hukum, ia merendahkan hukum, dan ia memporakporandakan sistem hukum dari dalam -dan ia sarjana hukum. Orang semacam ini, yang bertahun-tahun, menjadi mafia hukum di sebuah institusi sebagai benteng terakhir peradilan merupakan “pengkhianat hukum sempurna.” Ia layak mendapat hukum seberat-beratnya.

Kesalahannya memang harus dibuktikan di pengadilan. Namun fakta sejumlah kesaksian yang menyebut Nurhadi terlibat dalam sejumlah kasus untuk mengatur sebuah perkara -dari tertangkapnya seorang panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat- juga pilihannya menjadi buronan, dan tidak menyerahkan diri untuk membuktikan tidak bersalah, adalah petunjuk lebih dari cukup atas dugaan keterlibatannya dalam jual beli perkara.

KPK menetapkan Nurhadi dan menantunya Rezki Herbiyono --yang keduanya ditangkap di rumah Nurhadi di kawasan Simprug, Jakarta Selatan, Senin 1 Juni 2020-- sebagai tersangkap suap dan gratifikasi “memainkan” sejumlah perkara di Mahkamah Agung, pada 6 Desember 2019. Keduanya dituding telah menerima fulus suap berupa sembilan lembar cek dari PT Multicon Indrajaya Terminal dan duit Rp 46 miliar. Nurhadi kemudian menghilang, menjadi buronan.

Sebagai panitera Nurhadi jelas tak memiliki wewenang untuk memutus perkara. Namun, dengan menerima duit sebesar itu untuk sebuah urusan perkara, publik tentu bisa menduga, uang itu tentu dipakai untuk membayar, menyuap, atau apa pun namanya, kepada sang pemutus perkara agar putusan itu sesuai permintaan pemberi uang.

Di sinilah keadilan itu, hukum itu, dipermainkan –di sebuah lembaga tempat berkumpulnya para pendekar dan ahli hukum yang agung –hakim agung. Betapa tragisnya para pencari keadilan yang kalah dan tidak tahu kekalahan mereka itu karena adanya mafia hukum. Dalam hukum ada yang disebut aktor intelektual. Kita tak tahu apakah Nurhadi adalah aktor intelektual itu atau sekadar kaki tangannya. Atau merangkap keduanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus membuka kasus ini seterang-terangnya. KPK mesti menelisik kasus-kasus apa saja yang telah diperjualbelikan Nurhadi. Siapa pun terlibat kasus suap Nurhadi, sekali pun hakim agung, ia harus diperiksa. Orang-orang yang telah mendapat gaji besar dari negara demi menegakkan hukum, namun mengkhianati negara, patut dihukum seberat-beratnya. []

*Tim Hukum Tagar

Berita terkait
Ditangkap KPK, Nurhadi Punya Harta Rp 33 Miliar
Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata memiliki harta Rp 33,4 miliar di LHKPN.
Nurhadi Tertangkap, MAKI Akan Berikan Iphone ke KPK
Boyamin Saiman mengapresiasi penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
Salaman dengan Corona
Kita mesti siap untuk menghadapi virus ini sebagai bagian dari kehidupan kita. Opini Lestantya R. Baskoro
0
Menteri Basuki Lantik 98 Pejabat Tinggi Kementerian PUPR
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melantik 98 pejabat di lingkungan Kementerian PUPR pada Rabu, 3 Juni 2020.