Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyentil Anggota DPR RI Komisi I Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon yang mengomentari kunjungan Joko Widodo atau Jokowi ke Natuna.
Daripada anggota parlemen datang kemari aja gak berani.
"Semakin anda menyerang pemerintah, semakin anda terlihat tidak berwibawa Fadli," ujar Ngabalin dalam sebuah diskusi tentang Natuna yang digelar di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu, 12 Januari 2020.
Dalam penjelasannya, Ngabalin pun menyinggung Partai Gerindra, terutama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhi Prabowo yang saat ini telah berada di lingkaran pemerintah.
"Jadi pakai otak yang sehat. Kira-kira yang normal sebagai anggota yang terhormat. Pakai narasi dan isi yang terhormat supaya benar-benar terhormat," ucap Ngabalin.
Tidak semua urusan negara, lanjutnya, diselesaikan dengan perang. Menurut dia, kehadiran Jokowi ke Natuna untuk memberikan pesan kepada siapa saja, termasuk China agar tidak coba-coba mengganggu kedaulatan Indonesia.
"Kehadiran Presiden di situ memberikan pesan terhadap rakyat yang dipimpinnya, dan wilayah yang menjadi wilayah kedaulatan RI atas apa yang sedang dilakukan manuver oleh Tiongkok. Itu saja pesannya," kata dia.
Ngabalin sempat menyinggung Fadli Zon yang turut diundang sebagai narasumber, namun tidak hadir dalam acara diskusi yang diadakan Crosscheck dengan tema 'Pantang Keok Hadapi Tiongkok' tersebut.
"Daripada anggota parlemen datang kemari aja gak berani," tutur Ngabalin.
Sebelumnya, Fadli Zon mengomentari kedatangan Jokowi ke Natuna. Menurut Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 tersebut, kedatangan Jokowi harus berdampak pada keberadaan kapal-kapal asing di Natuna.
Fadli mengatakan kunjungan Jokowi tidak memberikan efek gentar terhadap Tiongkok, hanya akan menurunkan wibawa pemerintah RI.
"Cuma kan apakah bisa dianggap mempunyai efek deterrence (efek gentar) apa tidak, kalau dianggap tidak, menurut saya ini membuat kita justru semakin tidak berwibawa," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020. []