Jakarta - Amnesty International dan lima organisasi kesehatan di Indonesia mendesak pemerintah serius memberikan perlindungan maksimal kepada tenaga medis dan seluruh pekerja kesehatan yang saat ini berdiri di garda terdepan dalam mengatasi pandemik Covid-19. Mereka meminta pemerintah menyediakan alat pelindung diri atau APD dan rapid test bagi tim medis.
Lima organisasi kesehatan adalah Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pihaknya telah menyurati Presiden, sebab tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19 kini bertambah, begitu pula yang diisolasi.
"Mereka masih menghadapi minimnya APD, buruknya koordinasi maupun manajemen informasi dan jaminan pemerintah bagi kesehatan mereka," ujar Usman Hamid dalam siaran pers diterima Tagar, Sabtu, 28 Maret 2020.
Usman mengatakan APD mutlak makin mendesak dibutuhkan. Sayangnya, hingga saat ini, distribusi APD belum adil dan merata. Distribusinya juga masih sangat lambat sehingga banyak tenaga kesehatan yang harus bergantung pada satu APD selama berjam-jam.
Mereka berinteraksi langsung dengan pasien Covid-19, seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, dan pekerja kesehatan lainnya.
Ia mencontohkan situasi di Kendari, para tenaga kesehatan mengancam melakukan mogok kerja bila mereka tidak dilengkapi alat perlindungan diri yang sesuai dan memadai.
“Tentu itu adalah ekspresi yang sah karena menyangkut keselamatan nyawa mereka. Jika itu terjadi, situasi bisa bertambah buruk. Oleh karena itu, Pemerintah harus serius melindungi hak-hak tenaga kesehatan. Menghentikan wabah ini bukan hanya merupakan kewajiban negara untuk hak atas kesehatan, tapi juga hak hidup,” kata Usman.
Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Justitia Avila Veda menambahkan, tim medis adalah kelompok yang paling membutuhkan APD dan rapid test, karena mereka berisiko besar tertular Covid-19, memiliki risiko kematian lebih tinggi.
“Mereka berinteraksi langsung dengan pasien Covid-19, seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, dan pekerja kesehatan lainnya," kata Justitia.
Ia mengingatkan negara jangan sampai salah sasaran. Pejabat, termasuk anggota DPR, serta pihak lain yang memiliki privilege untuk meminimalisasi risiko, sebaiknya menahan diri, tidak menuntut didahulukan dalam rapid test. Jika abai, negara berpotensi melakukan pelanggaran HAM terhadap kelompok rentan itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta rapid test diprioritaskan bagi dokter dan tim medis yang menangani pasien corona Covid-19.
"Tadi pagi saya telah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk rapid test yang diprioritaskan adalah dokter dan tenaga medis serta keluarganya," kata Jokowi dalam telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 24 Maret 2020.
Presiden Jokowi juga mengatakan alat pelindung diri atau APD untuk tim medis sudah dikirim ke provinsi-provinsi. Sebanyak 105.000 unit APD telah disalurkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi.
"Kemarin sudah saya sampaikan bahwa APD telah kita distribusikan sebanyak 105.000 APD. Dikirim kepada Provinsi DKI 40.000, Jawa Barat 15.000, Jawa Tengah 10.000, Jawa Timur 10.000, DI Yogyakarta 1.000, Bali 4.000, dan provinsi-provinsi yang lain," ujar Jokowi.
Jokowi mendengar banyak keluhan berkaitan kelangkaan APD. "Perlu saya sampaikan sekarang ini 180 negara kurang lebih semuanya berebutan untuk mendapatkan baik itu APD, baik itu masker, baik itu sanitizer semuanya." []
Baca juga:
- Jokowi Prioritaskan Alat Pelindung Tenaga Medis
- Jokowi: Utamakan Rapid Test Petugas Medis dan Keluarga
