Jakarta - Polemik atas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Edhy Prabowo yang membuka keran eskpor benih lobster atau benur semakin meruncing.
Pasalnya, kebijakan yang ditutup pada era Menteri KKP Susi Pudjiastuti itu menyeret nama-nama politikus partai Gerindra yang ternyata menjadi pengekspor benih lobster.
Mengutip laporan Majalah Tempo Edisi Senin, 6 Juli 2020, terdapat 25 perseroan terbatas (PT), 3 persekutuan komanditer (CV), dan 2 usaha dagang (UD) yang menjadi pengekspor benur.
Di PT Royal Samudera Nusantara, misalnya terdapat nama Ahmad Bahtiar Sebayang sebagai komisaris utama. Ahmad Bahtiar adalah Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, underbouw Partai Gerakan Indonesia Raya alias Gerindra. Selain itu, Bahtiar juga menjadi Kepala Departemen Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap partai yang juga menaungi Menteri Edhy itu.
Kemudian juga ada PT Bima Sakti Mutiara, yang hampir semua sahamnya dimiliki PT Arsari Pratama. Komisaris Bima Sakti adalah Hashim Sujono Djojohadikusumo, adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra.
Tak hanya itu, putri Hashim yaitu Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang merupakan Direktur Utama PT Arsari Pratama juga masuk dalam daftar pengekspor lobster.
Selanjutnya, ada PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang saham perusahaannya dikuasai oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan. Namun direksi dan komisarisnya didominasi kader Gerindra.
Dalam struktur organisasi perusahaan tersebut, ada nama Rauf Purnama (anggota Dewan Pakar Gerindra), yang menjabat sebagai Direktur Utamanya.
Kemudian direkturnya, Dirgayuza Setiawan (ketua Bidang Media Sosial dan Informasi Publik Gerindra), Harryadin Mahardika (calon anggota DPR 2019-2024 dari Gerindra), Simon Aloysius Mantiri (anggota Dewan Pembinan Gerindra).
Tidak hanya itu, Tempo juga merinci terdapat nama Eka Sastra (anggota DPR 2014-2019 dari Partai Golkar) sebagai komisaris PT Maradeka Karya Semesta. Kemudian Fahri Hamzah (waketum Partai Gelora, mantan wakitl ketua DPR dari Fraksi PKS) sebagai pemegang saham PT Nusa Tenggara Budidaya.
Juga ada Sakti Wahyu Trenggono (Wakil Menteri Pertahanan) dan Eko Djaimo Asmadi (mantan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) sebagai Komisaris Utama dan komisaris PT Agro Industri Nasional.
Baca juga: Politik Ekportir Benih Lobster, Edhy Prabowo Kolusi?
Respons Edhy Dituding Kolusi
Saat melakukan kunjungan kerja di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kecamatan Tega Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, Selasa 7 Juli 2020, Edhy enggan menanggapi tudingan dirinya yang dianggap kolusi.
Edhy hanya melempar senyum ketika dicecar pertanyaan oleh wartawan. Hingga memasuki mobil, Edhy tetap bergeming, tak mau menjawab pertanyaan awak media.
Namun sebelumnya, Edhy sempat mengaku mempersilakan pihak lain untuk mengkritiknya terkait keterlibatan beberapa kader Gerindra dalam daftar calon eksportir benih lobster yang telah diverifikasi oleh KKP.
Edhy menampik isu bahwa dia yang menentukan kader partai naungannya itu sebagai eksportir. Sebab, kata dia, dari 26 perusahaan yang namanya sudah terekspos, hanya ada beberapa nama kader Gerindra yang dikenalnya.
"Kalau memang ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi, coba hitung berapa yang diceritakan itu? Mungkin tidak lebih dari lima orang atau dua orang yang saya kenal. Sisanya 26 orang (perusahaan) itu, semua orang Indonesia," kata Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin, 6 Juli 2020.
Baca juga: Kronologi Geng Gerindra dalam Kasus Lobster
Bahkan, Edhy berkelit jika urusan pemberian izin eksportir bukan ada di tangannya. Surat perintah diterbitkan oleh tim yang terdiri dari Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Budidaya, dan BKIPM. Tim juga melibatkan Inspektorat Jenderal dan diawasi oleh Sekretaris Jenderal.
"Yang memutuskan juga bukan saya, (Tapi) tim. Tapi ingat, tim juga saya kontrol agar mengikuti kaidah," tutur Edhy.
Dia menyatakan, 31 calon eksportir yang datanya telah diverifikasi bukanlah mendapat hak istimewa untuk menangkap benih lobster. Siapa pun boleh mengajukan izin, baik dari perusahaan maupun perorangan.
Mereka yang telah terverifikasi bakal menjadi eksportir selama bisa memenuhi syarat yang telah ditentukan. Salah satu syaratnya adalah memiliki kemampuan budidaya dan melepaskan 2 persen lobster ke asal.
"Dulu (awal-awal) dipermasalahkan begitu keluar sembilan perusahaan, dibilang diberi privilege. Sembilan itu lagi proses semua. Terus berjalan sekarang sampai 31," kata Edhy. []
