UNTUK INDONESIA
Nadiem Makarim Jelaskan Tujuan POP di Forum KPK
Berdasarkan misi POP, Nadiem Makarim menegaskan pemerintah tak mampu bekerja sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan
Pendiri juga CEO Go-Jek, Nadiem Makarim, dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana, 20 Oktober 2019, untuk jabatan menteri di kabinet. Nadiem kemudian diberikan jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (Foto: Tagar/ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menjelaskan maksud dan esensi Program Organisasi Penggerak (POP) usai menuai polemik di masyarakat. Penjelasan ini disampaikan Nadiem Makarim dalam web seminar yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"POP misinya hanya satu: Kemendikbud berkesempatan untuk belajar dari organisasi kemasyarakatan yang berpuluh-puluh tahun mengerjakan inovasi pendidikan di lapangan," kata Nadiem Makarim dalam webiner soal Kebijakan PPDB yang disiarkan langsung oleh kanal Youtube KPK, Jakarta, Rabu, 29 Juli 2020.

Berdasarkan misi ini, kata dia, pemerintah tak mampu bekerja sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adanya POP mencerminkan Kemendikbud tak mengetahui segala sesuatu ihwal pendidikan.

"Esensi POP adalah bahwa pemerintah sebenarnya tak mengetahui semuanya, kita bisa belajar dari lapangan, dari berbagai yayasan yang telah melakukan ini dan kita bisa buktikan efektifitas mereka secara kuntitatif," ucapnya.

 Pemerintah sebenarnya tak mengetahui semuanya

Setelah nantinya POP berjalan setahun, Nadiem akan mengevaluasi hasilnya. Organisasi yang dapat membuat dampak signifikan di lapangan akan digunakan tekniknya oleh Kemendikbud.

"Kita akan mengevaluasi mana yang menciptakan dampak paling tinggi berdasarkan numerasi, literasi, survei karakter, dan teknik atau jurus pola pikir yang paling efektif dalam organisasi tersebut akan kita ambil dan implementasikan dalam skala nasional," ujarnya. 

Baca juga:

Tadi malam, Nadiem Makarim meminta maaf atas kebijakan POP yang memicu polemik. Secara khusus, Nadiem Makarim meminta maaf kepada organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang kecewa dan memutuskan keluar dari POP.

"Dengan penuh rendah hati saya mohon maaf," kata Nadiem Makarim seperti disiarkan Youtube Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2020.

Program ini merupakan kebijakan Kemendikbud untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan melibatkan peran ormas yang bergerak di bidang pendidikan. Dari hasil saring melalui riset, Kemendikbud menerima 156 organisasi peserta POP. 

Organisasi ini akan menerima dana dukungan dari pemerintah mulai dari 1 miliar hingga 20 miliar per tahun. Yayasan Tanoto  dan Yayasan Putra Sampoerna, dua organisasi sosial milik perusahaan raksasa, juga tercatat mendapatkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 

NU dan Muhammadiyah kemudian keluar dari POP disusul oleh PGRI. Kemendikbud dinilai tak menggunakan kriteria yang jelas dalam menyeleksi peserta POP.

Atas polemik ini, Nadiem menghentikan sementara proses POP pekan lalu. Ia mengevaluasi isu kelayakan penerima hibah POP dan memutuskan Yayasan Tanoto dan Yayasan Putra Sampoerna tak menggunakan APBN.

"Mengenai Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation, sepeser pun mereka tak menerima dana dari APBN ," kata Nadiem Makarim.

Berita terkait
Alasan Nadiem Makarim Libatkan Sampoerna dan Tanoto
Usai minta maaf, Nadiem Makarim tetap ingin memasukkan Yayasan Putera Sampoerna dan Yayasan Tanoto sebagai peserta POP.
Nadiem Makarim: Dengan Rendah Hati Saya Minta Maaf
Nadiem Makarim meminta maaf kepada Muhammadiyah, NU dan PGRI yang kecewa dan memutuskan keluar dari peserta POP.
Anak Segudang Prestasi Ditolak Sistem PPDB Jakarta
Aristawidya Maheswari, anak peraih penghargaan seni lukis tingkat daerah dan nasional juga ditolak di jalur prestasi PPDB 2020.
0
Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Jaga Daya Beli Masyarakat
Jokowi meminta pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran agar daya beli masyarakat lekas pulih.