UNTUK INDONESIA
MUI: Aksi Tolak RUU HIP Akan Lebih Besar dari 212
MUI mengancam mengerahkan massa yang lebih banyak dari aksi 212 jika DPR melanjutkan pembahasan RUU HIP. MUI melawan arahan ketuanya Maruf Amin.
Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi (batik cokelat) memimpin konferensi pers di kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2020. (foto: Tagar/Edy Syarif).

Jakarta- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempersiapkan aksi massa yang lebih besar dibandingkan demonstrasi 212 untuk menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Aksi  dipersiapkan MUI sebagai skenario apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikeras melanjutkan pembahasan RUU yang mengundang polemik ini. 

"Kalau RUU HIP ditunda sekarang, jangan-jangan di tengah malam nanti mereka sepakati untuk melanjutkan pembahasannya," kata Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi dalam seminar web terkait RUU HIP, Jakarta, Sabtu, 20 Juni 2020.

Kalau dulu ada 212 tapi ini berbeda. Kita skalanya nasional, bukan skala DKI Jakarta.

Junaidi menilai penundaan pembahasan RUU HIP hanyalah akal-akalan pemerintah. Peluang pembahasan RUU HIP masih terbuka lebar lantaran fraksi-fraksi koalisi pemerintah di DPR mendukung.

"Hanya PKS dan Demokrat yang mundur," ujar alumni Universitas Islam Libya ini. 

Jika nantinya DPR melanjutkan pembahasan, MUI akan melakukan pertemuan untuk menggelar aksi yang Junaidi sebut almasirah kubro. Dalam pertemuan ini, MUI akan mencari pemimpin aksi yang secara akal dan jasmani kuat.

"Harus fisiknya kuat, bisa menjadi panglima, kalau dulu ada 212 tapi ini berbeda. Kita skalanya nasional, bukan skala DKI Jakarta," ucapnya.

Demonstrasi 212 merujuk pada aksi 2 Desember 2017. Pada hari itu, sebagian masyarakat turun ke jalan, memenuhi area sekitar tugu Monas untuk menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. 

Aksi itu meletus setelah MUI yang dipimpin Ma'ruf Amin mengeluarkan fatwa terkait pernyataan Ahok. "Kali ini kita akan mampu menghadirkan jumlah umat Islam yang besar, bukan hanya dari Jabodetabek tapi dari seluruh provinsi Indonesia," ucapnya.

Junaidi mengaku MUI telah menerima dukungan 200 ormas Islam. Dukungan ini datang setelah MUI merilis maklumat penolakan terhadap RUU HIP.

Baca juga:

Junaidi ingin menunjukkan MUI tetap bersikap kritis terhadap pemerintah meskipun ketua umumnya menjabat wakil presiden. Walaupun, kata Muhyuddin, lima dari delapan staf khusus wapres diambil dari anggota MUI.

"Walau ketum nonaktifnya wapres, tapi MUI tetap netral," katanya. 

Junaidi bercerita, setelah MUI mengeluarkan maklumat menolak RUU HIP, Wapres mengundang petinggi MUI dan ormas Islam di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta, Selasa, 16 Juni 2020. Menurut Junaidi, kemungkinan Presiden Jokowi yang meminta wapresnya menenangkan MUI dengan menyampaikan bahwa pembahasan RUU ditunda. 

"Tapi kami datang membawa amunisi dan menyampaikan kepada bapak Wapres bahwa kami bukan minta RUU HIP ditunda tapi diberhentikan pembahasannya," ujar Wakil Ketua MUI ini.[]  

Berita terkait
MUI Sedih Ma'ruf Amin Diarahkan Jokowi Soal RUU HIP
MUI melawan titah ketuanya Maruf Amin soal RUU HIP. MUI menyayangkan ketuanya yang kini wapres tunduk pada arahan Jokowi.
Najwa Shihab Sebut Empat Argumen Basi Politisi
Politisi punya banyak argumen untuk melegitimasi sikap politiknya yang kerap menentang kepentingan publik. Najwa Shihab sampai menghafalnya.
MUI Sebut Konsumsi Babi Sebab Masuknya Corona di DKI
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai sebaran Covid-19 atau virus corona merupakan teguran dari Allah karena masih ada yang mengonsumsi babi.
0
Manajemen Bioskop di Yogyakarta Berhitung Untung Rugi
Managemen bioskop di Yogyakarta belum bisa memastikan kapan mulai beroperasi lagi. Saat ini masih berhitung untung dan rugi jika beroperasi.