UNTUK INDONESIA
MUI Sedih Ma'ruf Amin Diarahkan Jokowi Soal RUU HIP
MUI melawan titah ketuanya Maruf Amin soal RUU HIP. MUI menyayangkan ketuanya yang kini wapres tunduk pada arahan Jokowi.
Jokowi dan Ma'ruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden terpilih masa bakti 2019-2024. (Foto: Antara/Nova Wahyudi)

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku sedih ketuanya Ma'ruf Amin mengikuti arahan Presiden Jokowi terkait polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Ma'ruf Amin harus tunduk lantaran Ketua Umum nonaktif MUI itu kini menjabat wakil presiden.

"Yang kita sangat sedihkan Ketua Umum nonaktif kita diminta oleh Presiden Jokowi untuk mengundang tokoh-tokoh ormas Islam, untuk menenangkan mungkin," kata Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi dalam seminar web terkait RUU HIP, Jakarta, Sabtu, 20 Juni 2020.

Tapi MUI telah mengeluarkan maklumat penolakan terhadap RUU HIP. Setelah mengeluarkan maklumat itu, Muhyiddin bercerita, Wapres mengundang petinggi MUI dan ormas Islam di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta, Selasa, 16 Juni 2020.

"Kami yang datang membawa amunisi dan menyampaikan kepada bapak Wapres kami bukan minta RUU HIP ditunda tapi diberhentikan pembahasannya," ujarnya. 

Keesokan harinya, giliran Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang mengundang petinggi MUI dan ormas Islam. Ketua MUI Bidang Hukum Buya Basri Bernanda mewakili pimpinannya memenuhi undangan Mahfud MD.

"Kami tidak bisa (datang), karena kami sudah paham betul bahwa mereka akan berkilah," ucap Muhyuddin.

Dia mengatakan MUI tetap bersikap kritis terhadap pemerintah meskipun ketua umumnya menjabat wapres. Walaupun, kata Muhyuddin, lima dari delapan staf khusus wapres diambil dari anggota MUI.

"Walau ketum nonaktifnya wapres, tapi MUI tetap netral," katanya. 

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Assidiqie mengungkapkan PDI Perjuangan berada di balik munculnya pembahasan RUU HIP. Partai berlambang moncong banteng ini pencetus RUU yang belakangan mengudang polemik.  

"Kalau saya dengar ini inisiatif dari DPR, dalam hal ini PDI Perjuangan," kata Jimly Assidiqie kepada Tagar.

Baca juga:

Mantan Ketua Mahmakah Konstitusi ini pernah memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat Umum yang digelar Badan Legislasi DPR dalam rangka penyusunan RUU HIP pada 11 Februari 2020. RDPU ketika itu dipimpin oleh Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka.

Dalam pembahasan selanjutnya, RUU ini ditentang berbagai kalangan. MUI, misalnya, meminta pemabahasan RUU segera dihentikan.
 
Menurut Jimly, salah satu pemicu banyaknya penentang RUU karena semangatnya ingin kembali kepada Orde Lama. Itu ditunjukkan pada materi RUU tentang Pancasila yang merujuk pada pidato Soekarno 1 Juni 1945.  Selain itu, TAP MPRS tentang pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak dijadikan konsideran secara eksplisit pada RUU HIP. []

Berita terkait
PDI Perjuangan Inisiator Pembahasan RUU HIP
PDI Perjuangan berada di balik munculnya pembahasan RUU HIP. Rasa Orde Lama pun dinilai mewarnai RUU yang mengundang polemik ini.
RUU HIP, Jimly: Gagasan Bung Karno Bukan Suara Tuhan
RUU HIP ditentang berbagai kalangan. Menurut Jimly Assidiqie, materi Pancasila versi Bung Karno dalam RUU salah satu pemicunya.
MUI, PBNU dan Muhammadiyah Targetkan Cabut RUU HIP
Tiga ormas Islam yakni, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah, targetkan cabut RUU HIP.
0
Debat Terakhir Pilpres Amerika Serikat Berjalan Terkendali
Debat terakhir pilpres AS tahun 2020 antara Donald Trump (Republik) dan Biden (Demokrat) disebut berjalan terkendali