Bogor - Pendiri Narasi TV Najwa Shihab menyebut setidaknya empat argumen yang telah lama diperdengarkan dan acap kali diulang oleh politisi. Argumen klise itu sering digunakan sebagai pembenaran politisi atau pejabat ketika kepentingannya bertentangan dengan aspirasi publik.
"Saya sudah hafal argumen politisi. Mereka bilang: saya dipilih rakyat, saya punya konstituen, saya menang pemilu, demi kepentingan bangsa dan negara," kata Najwa Shihab dalam web seminar 'Memahami Oligarki' yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa, 9 Juni 2020.
Najwa sering mendengar pembelaan itu dalam program televisi gelar wicara besutannya. Pejabat sering kali menggunakannya untuk melegitimasi sikap politiknya yang kerap bersebrangan dengan kepentingan warga.
"Contohnya sudah banyak sekali bertebaran. Aspirasi publik bertepuk sebelah tangan di dalam kantor-kantor resmi lembaga demokrasi," ujar jurnalis yang akrab disapa Nana ini.
Aspirasi publik bertepuk sebelah tangan di dalam kantor-kantor resmi lembaga demokrasi.
Salah satu contohnya, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Dalam kasus ini, kata Nana, partisipasi politik masyarakat justru diperalat untuk membenarkan pilihan yang diambil oleh segelintir orang yang berkuasa atas pemerintahan agar dapat mempertahankan kekayaan mereka.
Segelintir orang yang berkuasa atau biasa disebut oligarch, kata dia, ternyata memiliki hubungan dekat dengan politisi kandidat pejabat negara. Hubungan keduanya jauh lebih dekat dibandingkan ikatan antara masyarakat dan politisi.
"Siapa yang menentukan nama-nama yang akan kita coblos di bilik suara? Sudah pasti bukan voters (pemilih)," ujarnya.
Para politisi yang terpilih itu kemudian melangkah ke lembaga publik melalui pesta demokrasi. Meski masyarakat memilih mereka melalui pemilu namun kepentingan rakyat belum tentu menjadi dasar kebijakan pejabat.
"Ya, kita bisa memilih calon anggota DPRD, DPR, bupati, gubernur dan presiden, tapi kita tidak punya kontrol atas sikap politik, atas kandidat yang sudah dipilih itu," katanya.
Mengutip peneliti politik Jeffrey Winters, Nana mengatakan, oligarki tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan. Kekuasan hanya alat bagi mereka.
Oleh karena itu, oligarki tidak menganggap penting siapa yang berkuasa. Bagi mereka, bagaimana kekuasan dapat melindungi aset kekayaan mereka itu yang lebih penting.
"Ada istilah dari Prof Winters yang keren banget dan saya suka: industri pertahanan kekayaan," ujarnya.
Mereka melakukan banyak hal untuk mempertahankan kekayaan. Salah satunya menggunakan istrumen demokrasi pemilihan umum.
Selain Najwa Shihab, KPK menghadirkan Jeffrey Winters, Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar dan ekonom Faisal Basri dalam diskusi daring ini. Para pembicara mengupas oligarki dari aspek ketatanegaraan, ekonomi dan politik pemberantasan korupsi.[]
Baca juga:
- Mayoritas Pemilih Prabowo Puas dengan Kinerja Jokowi
- Tutut Cerita Soeharto Menolak Lari ke Luar Negeri
