Banda Aceh - Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) cabang Provinsi Aceh menyatakan sikap secara tertulis menolak wacana penyederhanaan kurikulum oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menghapus mata pelajaran Sejarah Indonesia sebagai mata pelajaran wajib dalam draft sosialisasi kurikulum SMA/SMK/MA.
Berdasarkan surat pernyataan MSI yang diterima Tagar, Pernyataan tertulis tersebut dikeluarkan pada 20 September 2020, di Banda Aceh dan ditandatangani langsung oleh ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia cabang Provinsi Aceh, Drs Mawardi Umar.
MSI menganggap, pelajaran sejarah mempunyai arti penting untuk pembentukan identitas dan karakter bangsa dalam merawat integrasi bangsa dan persatuan nasional.
Meningkatkan apresiasi terhadap karya pendahulu, dan juga memberikan perspektif dan ukuran untuk menilai perjalanan bangsa.
Selain itu, MSI menilai, mata pelajaran Sejarah Indonesia berperan penting dalam memberikan arah dan inspirasi bagi penyelesaian masalah kebangsaan, memberikan rujukan nyata dan teladan bagi generasi muda.
"Juga meningkatkan apresiasi terhadap karya pendahulu, dan juga memberikan perspektif dan ukuran untuk menilai perjalanan bangsa," tulis MSI dalam pernyataan itu, Selasa, 22 September 2020.
Sebab, menurut MSI, mata pelajaran Sejarah Indonesia telah menjadi mata pelajaran wajib sejak Indonesia merdeka sampai sekarang.
Untuk itu, Masyarakat Sejarawan Indonesia Provinsi Aceh, mendukung sepenuhnya keputusan pengurus pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia dalam menanggapi isu penghapusan pelajaran sejarah di sekolah menengah, dan menyatakan sikap menolak rencana penghapusan mata pelajaran Sejarah Indonesia sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum SMA/SMK/MA.
Selain itu, MSI juga meminta agar pelajaran Sejarah Indonesia harus dipertahankan sebagai pelajaran wajib di sekolah, karena merupakan instrumen strategis untuk membentuk identitas dan karakter siswa untuk merawat integrasi bangsa dan persatuan nasional.
Selanjutnya, meminta agar setiap siswa di setiap jenjang pendidikan, baik yang bersifat umum maupun kejuruan, mendapatkan pendidikan Sejarah Indonesia dengan kualitas yang sama.
Kemudian, MSI meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI jika ingin melakukan penyederhanaan kurikulum hendaknya dilakukan dengan orientasi peningkatan kualitas pembelajaran dan disertai dengan peningkatan kompetensi guru.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim mewacanakan akan menghapuskan mata pelajaran sejarah Indonesia dari pelajaran wajib dalam draft sosialisasi kurikulum SMA/SMK/MA.
Namun, belakangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut jika pelajaran sejarah akan tetap ada di dalam Kurikulum. Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud, Totok Suprayitno.
Totok mengatakan, penyederhanaan kurikulum masih tahapan awal karena membutuhkan proses dan pembahasan yang panjang.
Baca juga:
MPR: Abaikan Sejarah Bangsa Berujung Kehancuran
"Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap kajian akademis," ujar Totok.
Totok juga menegaskan, kabar pelajaran sejarah akan keluar dari kurikulum tersebut tidak benar. Menurutnya, pelajaran sejarah tetap akan diajarkan dan diterapkan di setiap generasi.
Baca juga:
Jazilul Fawaid: Nadiem Makarim Buta Sejarah
"Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta perjalanan hidup bangsa Indonesia, pada saat ini dan yang akan datang," katanya.
Sebab, menurut Totok, sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga menjadi bagian kurikulum pendidikan.
"Nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah merupakan salah satu kunci pengembangan karakter bangsa," ujarnya. []
