UNTUK INDONESIA
Momen Perbaiki Fungsi dan Tugas Staf Khusus Presiden
Dua Staf Khusus Presiden Jokowi Adamas Belva dan Andi Taufan telah mundur. Momen ini dinilai baik untuk memperbaiki fungsi dan tugas stafsus.
Ketujuh stafsus milenial tersebut mendapat tugas untuk memberi gagasan serta mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang. (Foto: Antara/Wahyu Putro A)

Jakarta - Akibat serangan kritik dari masyarakat terkait konflik kepentingan, sudah dua Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari generasi milenial mengundurkan diri. Adamas Belva Devara dan Andi Taufan Garuda telah berpamitan meninggalkan kursi stafsus milenial presiden.

Momentum mundurnya Adamas dan Andi Taufan dinilai menjadi saat terbaik membenahi fungsi dan tugas stafsus presiden, dalam rangka mengoptimalkan manfaatnya untuk membantu pemerintahan Presiden Jokowi.

Dari perekrutnya [jika ingin], dalam konteks ini presiden.

Ini menegaskan kembali ditunjuknya stafsus presiden tidak hanya sekedar cerdas tetapi juga tidak sempit pengetahuan akan dinamika ekonomi-politik di Indonesia. Unsur lain yang perlu dicermati stafsus harus memiliki kematangan emosi.

Namun, hal itu merupakan yuridikasi presiden yang nantinya dapat dibeberkan kepada para pembantunya di Istana. "Dari perekrutnya [jika ingin], dalam konteks ini presiden," kata Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Riant Nugroho ketika dihubungi Tagar.

Adamas Belva Devara diketahui mundur dari jabatan Stafsus Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan pada Rabu, 22 April 2020. Informasi tersebut disampaikan Belva melalui surat terbuka kepada publik setelah membeberkannya di akun Instagramnya, @belvadevara. Dua hari berlalu, Jumat, 24 April 2020, giliran Andi Taufan Garuda Putra melakukan langkah serupa.

Baca juga:

Dalam surat terbuka pengunduran dirinya, Andi Taufan mengatakan melepas jabatan atas kesadaran diri sendiri. Dia mengaku banyak pelajaran yang dihadapainya saat menjadi stafsus tetapi tidak luput dari kekurangan. Sebab itu dia meminta maaf dan berjanji akan berusaha menjadi lebih baik lagi.

Sebelum mengundurkan diri, Andi Taufan mengeluarkan surat arahan kepada seluruh camat di Indonesia agar mendukung program pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) demi melawan Covid-19 di desa-desa yang dilakukan perusahaan miliknya, PT Amartha Mikro Fintek.

Surat arahan tersebut bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tertanggal 1 April 2020 dan berkop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Beragam kritik publik langsung meluncur, sejurus kemudian Andi Taufan menarik kembali surat tersebut dan mengutarakan permintaan maafnya.

Sedangkan Adamas Belva memutuskan mundur setelah publik beramai-ramai memberikan persepsi lewat kritik mengenai program kartu prakerja dan kekuasaannya sebagai stafsus presiden dapat menempatkan Ruang guru menjadi salah satu pelaksana proyek penanggulangan dampak virus corona tersebut.

Namun, Belva membantah semua tudingan tersebut. Dia mengaku menghindari polemik itu agar tidak mengganggu kinerja pemerintahan yang kini sedang menanggung beban besar melawan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Dalam keterangan persnya, Presiden Jokowi setuju dan memahami kenapa Adamas Belva dan Andi Taufan memilih mundur dari jabatannya. Menurut Jokowi, kedua stafnya tersebut sudah banyak membantu memberikan gagasan selama mengemban tugasnya sebagai stafsus. "Saya memahami kenapa mereka mundur," kata Jokowi dalam keterangannya yang diterima Tagar, Jumat, 24 April 2020. []

Berita terkait
Andi Taufan Garuda, Mundurlah Sebagai Staf Khusus
Perbuatan staf khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra yang mengirim surat ke para camat merupakan pelanggaran hukum. Opini Lestantya R. Baskoro
Jokowi Hargai Keputusan Mundurnya Andi Taufan Garuda
Pihak Istana angkat suara terkait pengunduran diri salah satu Staf Khusus Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra, yang disampaikan Pramono Anung
Demokrat: Andi, Stafsus Jokowi Punya Kepentingan Pribadi
Kenapa Politikus Demokrat Ferdinand H menilai stafsus Milenial Presiden Jokowi, Andi Taufan mempunyai kepentingan pribadi?
0
Relaksasi Kredit, Bank di Daerah Masih Saja Menagih
Presiden Jokowi membuat kebijakan relaksasi kredit saat pandemi Covid-19, praktiknya petugas bank milik negara masih ada yang menagih bunga kredit.