Moeldoko Minta Agar Semua Pihak Melepaskan Perbadaan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar semua pihak mulai melepaskan perbedaan dan kepentingan untuk menekan laju penyebaran Covid-19.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Foto: Tagar/Dok Sek Kabinet)

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar semua pihak mulai melepaskan perbedaan dan kepentingan, serta memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa. Ia menegaskan, pemerintah juga tak anti terhadap kritik.

Pemerintah tidak anti-kritik. Namun saat ini, marilah sertai kritikan dengan solusi. Bantu kami berpikir dan bantu kami menyelamatkan masyarakat. Mari kita sama-sama bergerak untuk pemulihan bersama,” ucap Moeldoko dalam siaran resmi KSP, Sabtu, 10 Juli 2021.

Tak hanya iti, ia juga meminta masyarakat agar tidak pesimistis dan meragukan kemampuan Indonesia untuk keluar dari krisis Covid-19. Ia mendorong masyarakat untuk bekerja sama menyatukan energi dan kekuatan dalam mencari solusi di masa sulit ini.

“Dalam hal apapun pesimisme tidak akan pernah membuat masalah terselesaikan. Pesimisme membuat otak kreatif kita buntu, energi kita habis tersedot,” ujarnya.

Hal ini dilakukan, kata Moeldoko, demi menekan laju penularan Covid-19 di tengah masyarakat yang hingga kini belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.


Dalam hal apapun pesimisme tidak akan pernah membuat masalah terselesaikan pesimisme membuat otak kreatif kita buntu energi kita habis tersedot.


“PPKM darurat merupakan salah satu skenario pemerintah untuk menekan penyebaran. Mobilitas orang tanpa gejala atau OTG dapat dikendalikan, karena mereka yang berstatus OTG inilah yang berbahaya dalam penyebaran virus,” kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, pemerintah telah mengupayakan segala upaya dalam penanganan pandemi, baik dari re-alokasi anggaran, penyediaan tambahan tempat tidur bagi pasien, pengadaan oksigen, upaya percepatan vaksin.

Hingga tindakan tegas yang diberikan pada para pelanggar PPKM darurat serta para penimbun obat-obatan dan oksigen. Namun, ia mengakui pengimplementasian PPKM di berbagai daerah tak mudah.

Berdasarkan pantauan pemerintah, tingkat mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat baru berkurang 30 persen. PPKM baru akan dianggap berhasil jika mampu menekan mobilitas di minus 50 persen.

“Sebab itu, pemerintah tetap akan memperketat PPKM sampai tanggal 20 Juli,” ucap Moeldoko.

Selain itu, menurut Moeldoko, ketaatan seluruh warga menjadi kunci pemulihan dari pandemi. Ia menambahkan, kebijakan pemerintah untuk menarik rem darurat ini akan berdampak pada roda perekonomian masyarakat. 

Namun, hal ini merupakan pilihan sulit yang harus diambil demi keselamatan masyarakat dan pemulihan bersama. []

Berita terkait
Rahmad: Jika PTUN Menang, Partai Demokrat Dipimpin Moeldoko
Muhammad Rahmad mengatakan jika PTUN mengabulkan gugatan pihaknya maka Partai Demokrat akan dipimpin oleh Moeldoko bukan dipimpin oleh AHY.
Moeldoko Dukung Penuh Ivermectin Sebagai Obat Covid-19
Moeldoko mendukung penuh manfaat Ivermectin dalam menyembuhkan Covid-19. Obat yang dikenal sebagai obat cacing paling terkenal di dunia.
Pro Moeldoko: AHY Tidak Perlu Panik, Hadapi Saja Proses PTUN
Jika PTUN memutuskan kubu Moeldoko yang menang dan kubu AHY kalah, maka DPP Partai Demokrat akan dipimpin oleh Moeldoko, bukan lagi AHY - Rahmad.
0
Moeldoko Minta Agar Semua Pihak Melepaskan Perbadaan
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar semua pihak mulai melepaskan perbedaan dan kepentingan untuk menekan laju penyebaran Covid-19.