Jakarta – Muhammad Rahmad, Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Kongres Luar Biasa Deli Serdang, mengatakan apabila nantinya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan pihaknya maka Partai Demokrat akan dipimpin Moeldoko, bukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Rahmad menanggapi pernyataan partai Demokrat kubu AHY yang menyebut langkah mereka menggugat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke PTUN sebagai hal yang memalukan dan menyedihkan.
Sebelumnya Kamhar Lakumani, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat kubu AHY mengatakan bahwa kubu Moeldoko gila kekuasaan. Juru Bicara Demokrat KLB Deli Serdang Rahmad mengatakan bahwa kubu AHY memalukan dan menyedihkan karena memanipulasi AD ART.
“Itu sudah jadi pengetahuan publik dan pengetahuan seluruh kader partai Demokrat di seluruh Indonesia, bahwa AD ART partai Demokrat yang sekarang terdaftar di Kemenkumham itu adalah AD ART yang dimanipulasi. Dibuatnya di luar kongres tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota,” ujar Rahmad saat diwawancarai Tagar TV, Rabu, 29 Juni 2021.
Karena ini adalah sebuah perjuangan untuk menegakkan keadilan menegakkan demokrasi didalam partai Demokrat, kita tidak ingin partai dipimpin oleh orang tirani dipimpin oleh orang otoriter dan tidak ingin dipimpin oleh orang-orang yang membohongi rakyat.
Muhammad Rahmad saat diwawancarai Cory Olivia di kanal YouTube Tagar TV. (Foto: Tagar/Selfiana)
Rahmad juga mengatakan bahwa kubu AHY memanipulasi pendiri partai Demokrat yang tercantum didalam mukadimah AD ART yang terdaftar di Kemkumham. Manipulasi tersebut menyebutkan bahwa pendiri hanya ada dua orang yaitu Vence Rumangkang dan SBY.
“Faktanya pendiri partai Demokrat itu tidak ada nama pak SBY didalamnya. Dan kita juga sudah memiliki akta notaris pendirian Partai Demokrat, karena partai Demokrat itu didirikan oleh 99 orang dan tidak ada nama pak SBY disitu,” ujar Rahmad.
Di tahun 2020 dicantumkannya bahwa pendiri partai Demokrat hanya dua orang yaitu Vence Rumangkan dan SBY. Terdapat dua manipulasi yang ingin di identifikasi oleh kubu Moeldoko, yang didalamnya juga dimanipulasi tanpa persetujuan anggota kongres.
“Dan ini disarankan pada undang-undang partai politik bahwa untuk merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai itu harus didalam forum tertinggi partai. Partai Demokrat forum tertingginya adalah kongres,” ucapnya.
Rahmad juga mengatakan bahwa yang sebenarnya gila kekuasaan itu bukan Moeldoko dan bukan teman-teman KLB Deli Serdang, tetapi yang gila kekuasaan itu adalah kubunya AHY.
“Pak SBY menyampaikan pada seluruh kader bahwa partai Demokrat harus menghormati supremasi hukum, dan partai Demokrat harus menjadi pelopor penegakkan hukum dan demokrasi di Indonesia,” katanya.
Ia menilai kubu AHY telah mengingkari proses hukum dan menganggap proses hukum itu tidak ada. AHY, menurutnya, juga tidak santun karena menuduh Moeldoko sebagai orang yang gila kekuasaan.
Ia juga menilai bahwa partai Demokrat terjun bebas saat di pimpin oleh SBY dan AHY karena bisikan orang-orang yang kehilangan kecerdasan dan kesantunan.
Pada tahun 2004 saat partai Demokrat mengikuti pemilu, partai Demokrat mendapat 57 kursi di DPR RI, kemudian di tahun 2009 perolehan kursi di partai Demokrat tertinggi dari semua partai politik yaitu 148 kursi.
“Lalu di tahun 2013 partai ini di kudeta oleh pak SBY dan Anas Urbaningrum dan pak SBY mengambil alih kepemimpinan partai sekaligus menjadi presiden dan ketum partai dan sekjennya Ibas anak SBY,” ujarnya.
Kemudian pada pemilu tahun 2014, perolehan kursi sebanyak 61 kursi. Di tahun 2019 partai kembali dipimpin oleh SBY dan ahy sebagai KOGASMA penanggung jawab pemenangan pemilu, maka partai Demokrat terjun bebas perolehan kursinya hanya 51 kursi.
“Ini lebih rendah dari pada 2004 ketika Demokrat ikut pemilu pertama kalinya jadi dari empat kali pemilu, kursi terendah yang didapat oleh Demokrat adalah ketika partai ini dikelola oleh SBY dan dikelola oleh AHY,” ucapnya.
Ia menyebutkan jika pada pemilu 2024 masih dipimpin orang yang sama bisa jadi Demokrat makin terjun bebas dan hanya dapat 20 kursi. Kemunduran tingkat kelolosan dalam meraih kursi DPR RI pada Partai Demokrat terjadi karena SBY, AHY, dan Ibas dikelilingi oleh sengkuni-sengkuni yang merusak Partai Demokrat.
“Contoh yang merusak ini yang sakratis, tidak cerdas, hilang kesantunan, yang bahasanya bahasa preman dan menghilangkan simpati rakyat. Ngakunya partai bersama rakyat tetapi faktanya otoriterian, dan faktanya partai keluarga,” ucapnya.
Jika menang di PTUN maka DPP partai Demokrat yang diproklamasikan 41 akan dipimpin oleh Moeldoko, karena kantor Demokrat proklamasi 41 dibeli dari uang kader partai dan sudah menjadi asset Demokrat. Namun, jika kalah nantinya di PTUN maka kubu Moeldoko akan mengajukan banding dan melakukan kasasi.
“Karena ini adalah sebuah perjuangan untuk menegakkan keadilan, menegakkan demokrasi didalam partai Demokrat, kita tidak ingin partai dipimpin oleh orang tirani, dipimpin oleh orang otoriter dan tidak ingin dipimpin oleh orang-orang yang membohongi rakyat,” ujar Rahmad.
(Selfiana)
