Malang – Seorang warga asal Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang seketika dikagetkan dengan informasi dari rekannya yang bekerja di salah satu rumah sakit di Kota Malang pada Senin, 6 Juli 2020 lalu. Melalui pesan singkat di aplikasi WhatsApp, dia mendapat informasi bahwa sebanyak 30 pegawai di kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Malang terpapar Covid-19 atau virus corona.
Tidak berhenti di sana, percakapan-percakapan antara keduanya terus berlangsung hingga Selasa, 7 Juli 2020. Selama dua hari itu, dia mengaku selalu diinformasikan perkembangannya bahwa kasus di perusahan plat merah itu sudah menjadi klaster sendiri dengan banyaknya jumlah pasien diduga terkonfirmasi positif virus corona.
Saya hanya pertanyakan tindakan pemerintah seperti apa. Kok tidak ada informasinya sama sekali. Saya malah dapat informasinya dari teman tadi.
Sebagaimana pesan singkat didapatkan Tagar, pesan sebanyak 27 kata ini berbunyi, Info Penting. Tapi rahasia dan jangan disebarluaskan. Hanya untuk menjaga diri, keluarga dan orang sekitar. BRI pusat kawi positif Covid-19 30, meninggal 2. Tetap jaga diri.
”Saya dapat dari teman yang kerja di rumah sakit. Katanya ya seperti itu (ada 30 pasien terkonfirmasi positif virus corona dan menjadi klaster,” kata pria 30 tahun yang enggan disebutkan namanya itu saat diwawancarai, Sabtu, 11 Juli 2020.
Mendapatkan informasi dari rekannya yang dirasa valid. Dia pun mencoba menginformasikan kepada teman-temannya di salah satu grup WhatsApp yang diikutinya bersama 19 orang. Diharapkannya sesama teman ada kewaspadaan dan saling jaga antara satu dengan yang lainnya.
”Saya hanya pertanyakan tindakan pemerintah seperti apa. Kok tidak ada informasinya sama sekali. Saya malah dapat informasinya dari teman tadi,” ujarnya.
Tidak jauh berbeda, informasi serupa berupa pesan berantai dengan menyampaikan tujuh poin beredar di grup-grup WhatsApp pada Selasa, 7 Juli 2020. Dalam pesan tersebut membenarkan adanya pegawai BRI di Malang ada yang terpapar virus corona.
Temen2 kaunit dan mantri.....dari pada dapat berita yg simpang siur, dengan kondisi saat ini di kanwil malang.....saya berikan info, agar bisa berjaga jaga dengan kondisi saat ini yang sudah tidak menentu.....sbb
1. Pak Acan wapinwil....meninggal karena corona...berdasarkan hasil swab.....dan juga mengindap komplikasi diabet.jantung. dan gjnjal.....tidak menjalani protokol covid dg benar.....ikut pertemuan2 dengan pihak di luar bri..
2. Kabag ADK hari minggu kemarin jam 18.00 ya meninggal karena corona.....ybs sering berinteraksi dg p acan
3. Kabag briling p susilo juga kena corona....kondisi saat ini juga parah...ditambah ybs sakit jatung....
P susilo juga sering berinteraksi dg p acan....
4. Temen2 harus benar2 disiplin menghadapi kondisi saat ini....
- klu libur atau cuti...jangan kemana mana...klu terpaksa harus pergi ke wilayah yg merah atau hitam.....lakukan rapid tes sebelum dan sesudah pergi
- jangan datang di tempat kerumunan orang/apalagi dengan orang yg tidak di kenal
5. Hari ini kanwil, kanca marta, kanin....tutup semua
6. Pekerja kanwil sudah sekitar 30 orang yg positif corona...kemungkinan hari ini bertambah
7. Tetap lakukan protokol covid dengan disiplin dan terus berdoa agar semua terus sehat.....tks
Pesan serupa dengan narasi berbeda juga beredar di beberapa grup. Disebutkan yaitu Sekilas info. BRI Cab yg di Jl.RE.Martadinata (Kotalama) Mlg menjadi kluster baru penyebaran Covid-19. Saat ini kantor BRI tsb ditutup utk sementara wkt. Karyawan BRI yg meninggal 2 org.
Beredarnya pesan-pesan berantai itupun seketika menghebohkan masyarakat Malang. Dikarenakan, sebagian masyarakat banyak bergantung dengan melakukan transaksi keuangan di salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini. Khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Tidak hanya itu, bank di Jalan Laksamana Martadinata, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Klojen, Kota Malang ini merupakan kantor wilayah dengan membawahi beberapa kantor cabang di Jawa Timur dengan peredaran uang sekitar triliunan setiap harinya.
”Semoga hoaks. Soalnya, ibu saya biasanya ambil uang pensiunan disana. Tapi, kalau bener gimana ya,” jawab salah satu anggota di grup WhatsApp beranggotakan 256 orang itu, Selasa, 7 Juli 2020.
Dengan beredarnya informasi-informasi itupun berdampak pada keresahan masyarakat. Pasalnya, sampai beberapa hari sejak beredar luasnya sejak tiga hari lalu belum ada informasi resmi dari pihak BRI maupun Pemerintah Kota Malang.
Bahkan, menurut informasi diperoleh Tagar dari salah satu narasumber menyebutkan ada pegawai BRI di kantor tersebut diminta pindah dari kos tempat tinggalnya hari itu. Dengan alasan pemilik kossannya tidak ingin wilayahnya ikut terpapar virus corona.
”Sedih mas. Dia (pegawai BRI) harus diusir dari kosannya gara-gara ada informasi itu. Padahal itu (pesan berantai) belum tentu benarnya,” kata narasumber ini.
Sementara itu, Hubungan Masyarakat Satuan Tugas Covid-19 Kota Malang Husnul Muarif mengatakan beredarnya informasi tersebut masih dalam proses konfirmasi. Dia hanya membenarkan bahwa hanya ada satu pasien kategori PDP dengan latar belakang pegawai BRI dan sudah meninggal dunia.
”Masih dalam proses konfirmasi. Saat ini juga masih proses tracing di tempatnya kerja,” kata dia saat dikonfirmasi pada, Selasa, 7 Juli 2020 waktu itu.
Saat dikonfirmasi kepada Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia (Kanwil BRI) Malang Rahman Arif menyebutkan bahwa informasi tersebut hoaks dan tidak benar adanya. Akan tetapi, dia membenarkan ada satu pegawai BRI Malang dengan berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 meninggal dunia beberapa hari sebelumnya dengan tes swab belum keluar.
”Informasi itu (30 pegawai BRI terpapar virus corona) tidak benar. Tapi, kemarin memang ada salah satu pegawai kami dengan statusnya PDP meninggal dunia,” kata dia dalam keterangannya di hari yang sama.
Dia juga menyampaikan agar masyarakat tidak terlalu percaya info tersebut sebelum adanya keterangan resmi. Sekaligus dia meminta agar tidak khawatir saat melakukan transaksi di BRI Malang.
”Pelayanan kepada nasabah tetap berjalan dengan normal. Tapi, sebagai alternate site. Pelayanan dan operasional dipindahkan ke gedung baru terletak di alamat yang sama dengan menerapkan protokol kesehatan ketat,” ujarnya.
Terpisah Pakar Komunikasi Sosial Pembangunan dan Sosiologi Komunikasi Universitas Muhammadiyah Frida Kusumastuti mengatakan pandemi Covid-19 bukan hanya masalah soal kesehatan masyarakat. Melainkan juga persoalan sosial menyertai dan bisa mengganggu pencegahannya yaitu viralnya misinformasi dalam penanganan pandemi ini.
Dia menyebutkan hal tersebut tanpa sadar menjadi bahaya besar yang bisa menghambat penanganan pandemi Covid-19. Alasannya karena hanya akan membuat energi masyarakat ataupun beberapa pihak terkait yaitu akademisi hingga pemerintah habis oleh ketidakpastian dan perdebatan.
”Sebenarnya ada tiga level misinformasi yang harus diwaspadai saat situasi pandemi ini. Pertama dan sangat berbahaya yaitu misinformasi yang keluar dari otoritas kepakaran ataupun kekuasaan dan viral di kalangan masyarakat,” ujarnya kepada Tagar, Minggu, 12 Juli 2020.
Sebagaimana diketahui, ungkapan dari beberapa pihak seperti akademisi maupun pemerintah seringkali menimbulkan adanya misinformasi hingga viral di tengah masyarakat. Hal itupun berdampak pada semakin sulitnya penanganan pandemi.
Misalnya seperti awal-awal pandemi masuk ke Indonesia. Beredar informasi bahwa pada produk antiseptik dettol ada kandungan dapat mencegah penularan virus corona. Di tengah jalan, seiring semakin banyaknya kasus penularannya malah disarankan memakai masker.
Kemudian viralnya penggunaan obat antimalaria hydroxychloroquine yang kata Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat menyembuhkan pasien positif virus corona. Akan tetapi, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) tiba-tiba malah menghentikan izin edar dan penggunaan hydroxychloroquine dan chloroquine tersebut.
”Misinformasi yang paling berbahaya adalah misinformasi dari mereka (otoritas kepakaran dan kekuasaan) dan viral di masyarakat. Soalnya hanya berujung pada ketidakpastian dan perdebatan saja,” ujar Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.
Tidak hanya itu, lanjut Frida, misinformasi kedua dan membahayakan yaitu perdebatan informasi pada kanal-kanal publik dengan memiliki viewers atau pemirsa heterogen. Dikhawatirkan, informasinya yang disampaikan akan ditelan mentah-mentah tanpa membandingkan informasi dari sumber lainnya.
Semestinya, dia menyebutkan mereka yang berdebat bisa menahan diri dalam menyampaikan sesuatu kepada publik. Paling tidak, perdebatan sebuah isu dikalangan pakar dan pemerintah hanya dibahas dalam forum terbatas atau tertutup.
”Jadi, demi kebaikan bersama. Semua pihak yang berpotensi menjadi narasumber harusnya bisa menahan diri tidak mengumbar perdebatan suatu isu hanya untuk sebuah popularitas,” tuturnya.
Kemudian, misinformasi ketiga tidak kalah berbahayanya yaitu informasi hasil jajak pendapat ataupun pengalaman individu dan diungkapkan tanpa kejelasan metodologi. Sehingga, klaim kebenaran sebelumnya akan tertutup dengan klaim kebenaran baru berikutnya tersebut.
”Informasi-informasi seperti itu juga membuat masyarakat berada dalam ketidak pastian kebenaran. Sehingga, penanganan pandemi inipun semakin sulit teratasi,” ucapnya.
Frida menyadari bahwa kebebasan berbicara dan berpendapat dijamin oleh undang-undang. Akan tetapi, dalam situasi seperti sekarang perlunya filter untuk mengendalikan informasi-informasi setengah yang beredar di masyarakat.
”Situasi pandemi berbeda dengan situasi normal. Kalau biasanya kebebasan berbicara dan berpendapat dijamin undang-undang dalam situasi normal. Namun dalam kondisi pandemi yang krisis ini kebebasan harus dikendalikan,” kata dia.
Tidak kalah berbahayanya dengan misinformasi tersebut. Frida menambahkan yaitu timbulnya rasisme, stigma dan low trust society (rendahnya kepercayaan antar masyarakat) dikatakannya memberi pengaruh negatif. Terutama dalam upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanganan pandemi ini.
Oleh sebab itu, dia mengimbau perlunya pemerintah untuk mempertimbangkan persoalan sosial tersebut dengan melakukan komunikasi yang baik dalam menyampaikan kebijakannya kepada masyarakat. Dengan harapan bisa menjadi langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi virus corona.
”Hal ini memang perlu keterampilan komunikasi dalam mencitrakan kehati-hatian pemerintah dan keteladanan berbagai pihak untuk menghapus persoalan sosial tersebut dan tidak menjadi blunder di masyarakat,” kata alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.
Selain itu, kata Frida, masyarakat dikatakannya juga perlu melatih diri dalam menavigasi informasi dari sumber-sumber kredibel. Sekaligus menjauhi sikap rasis dan stigma dengan cara lebih memahami fakta dari kesimpulan informasi-informasi tersebut.
”Jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif dan saling memahami setiap keputusan atau kebijakan. Karena, semua itu pasti ada alasan yang menjadi pertimbangan kuat,” tuturnya.
Berbeda diungkapkan Sosiolog Universitas Muhammadiyah Malang Achmad Habib beberapa waktu lalu. Dia menyebutkan dalam penanganan pandemi virus corona ini perlunya ada transparansi dari pemerintah terkait penanganan pandemi ini.
Akan tetapi, dia menyayangkan pemerintah sudah tidak transparan sejak awal perihal kasus pandemi virus corona dengan selalu beralasan karena melanggar UU Medis. Padahal, selain virus corona sudah pandemi. Beberapa negara di dunia tidak ada menutup-nutupi kasusnya.
Oleh sebab itu, dia menyebutkan jangan salahkan masyarakat jika tidak waspada dan acuh dengan segala imbauan Pemda untuk mematuhi protokol kesehatan. Hal itu karena mereka sudah menyimpulkan virus corona seakan-akan tidak ada dan tidak menakutkan.
”Masyarakat kita sifatnya harus ada bukti. Kalau ada bukti baru takut. Kalau tidak transparan, ujungnya masyarakat sembrono dan penyebaran semakin meluas. Padahal, kalau transparan untuk penyadaran,” kata dia.
”Tapi kan kadang petugas kita di lapangan seperti camat dan kapolsek-nya takut dimarahi kalau ada kasus. Takut dimarahi Bupati, Bupati juga begitu. Takut dimarahi Gubernur,” tuturnya.
Meski begitu, Habib tetap meminta Pemda terkait untuk tetap sosialisasi perihal protokol kesehatan. Salah satunya dengan pada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Soalnya, virus corona dikatakannya masih belum tentu kapan selesainya.
”Inilah yang penting. Sosialisasikan terus (protokol kesehatan) kepada masyarakat. Tapi, paling tidak khsususkan kepada masyarakat kelas bawah. Kalau masyarakat menengah sudah banyak yang paham,” kata dia.
Pemkot Malang Enggan Menyebut Kesalahan
Simpang siurnya informasi itupun mendapatkan respon Pemeritah Kota Malang. Setelah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah BRI Cabang Malang, Bank Indonesia (BI) Cabang Malang dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang.
Mereka langsung menggelar konferensi pers di Balaikota Malang, Rabu, 8 Juli 2020 sore. Dengan tujuan untuk menjawab beredarnya dan viralnya pesan berantai tersebut. Akan tetapi, kegiatan tersebut bukan menenangkan masyarakat, melainkan kembali menambah simpang siurnya informasi.
Pasalnya, antara Pemerintah Kota Malang dan Kantor Wilayah BRI Cabang Malang beda jumlah pegawai terkonfirmasi positif virus corona.
Berdasarkan data saat jumpa pers, Wali Kota Malang menyebutkan ada tujuh orang terpapar virus corona. Data itu dikatakannya berdasarkan hasil tracing atau penelusuran Satuan Tugas Covid-19 Kota Malang serta koordinasi dengan Satuan Tuga Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dipaparkannya yaitu sebanyak tiga orang pegawai BRI terpapar virus corona masuk ke dalam data pada Selasa, 7 Juli 2020. Ketiganya yaitu Wakil Pimpinan Wilayah (Wapimwil) Bank BRI Malang dan dua pegawai di bawahnya. Dengan catatan dua orang dari ketiganya dikabarkan meninggal dunia sebelum hasil tes swab-nya keluar pada 1 Juli 2020.
Kemudian, dia menyebutkan ada empat nama baru dari instansi sama. Keempatnya, kata dia, merupakan hasil koordinasi dan pencocokan data antara Satuan Tugas Covid-19 Kota Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Rabu, 8 Juli 2020.
”Jadi, totalnya ada tujuh itu. Dan itu berasal dari unsur pimpinan semua. Tidak ada hubungan dan bersentuhan dengan bagian pelayanan,” kata dia dalam keterangannya waktu itu.
Akan tetapi, Sutiaji mengaku adanya empat nama baru tersebut masih dalam proses pencocokan data antara Satuan Tugas Covid-19 Kota Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, data yang sudah diterima dan masuk masih baru tiga orang tersebut.
”Sehingga, apa yang beredar sebanyak 30 (pegawai BRI Malang terkonfirmasi positif virus corona) itu tidak benar. Tapi, untuk konkritnya masih menunggu rilis Satuan Tugas Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan itu tidak pas (cocok),” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan apa yang disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji mendapat bantahan dari pihak BRI. Mereka menyebutkan pegawainya yang terpapar hanya ada tiga orang dan hanya satu yang dari unsur jajaran pimpinan yaitu Wakil Pimpinan Wilayah (Wapimwil) Bank BRI Malang itu.
Sedangkan dua orang lainnya merupakan pegawai dibawah jajaran Wakil Pimpinan Wilayah (Wapimwil) Bank BRI Malang tersebut. Keesokan harinya, ketika dikonfirmasi lagi terkait beda data tersebut. Sutiaji menegaskan data pegawai BRI terkonfirmasi positif virus corona sudah benar sebagaimana disebutkannya saat konferensi pers yaitu sebanyak tujuh orang.
”Data seperti kemarin,” kata dia dalam keterangannya usai melakukan penijauan penerapan protokol kesehatan Covid-19 di bank tersebut keesokan harinya, Kamis, 9 Juli 2020.
Sementara itu, terkait adanya keterlambatan masuknya data atau kecolongan beberapa pegawai BRI bisa terpapar virus corona. Sutiaji mengelaknya dan sudah melakukan pegetatan protokol kesehatan dan tracing cepat sejak beberapa waktu lalu.
”Ini (pengetatan) sudah mulai kemarin. Jadi, didalam Peraturan Wali Kota kan sudah ada. Ini ibaratnya, namanya kewaspadaan apapun bisa terjadi. Bisa jadi yang korban itu terpaparnya karena orang lain,” ucapnya.[] (PEN)
