UNTUK INDONESIA
Untuk Indonesia
Menyoal Peran Aktif Pers Nasional Menanggulangi AIDS
Setiap tanggal 9 Februari insan pers nasional memperingati Hari Pers, di saat epidemi HIV/AIDS mendekati ‘Afrika Kedua’ peran pers sangat kecil
Ilustrasi (Foto: unaids.org)

Oleh: Syaiful W. Harahap

Tahun ini Hari Pers Nasional (HPN) diperingati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan tema “Pers Menggelorakan Kal-Sel sebagai Gerbang Ibukota Negara." Sayang, tahun berganti tahun dunia pers nasional (media massa dan media online) mengabaikan peran pers dalam penanggulangan HIV/AIDS. Kalau saja insan pers nasional berkaca ke Thailand tentulah penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia bisa menurunkan insiden infeksi HIV baru.

Salah satu kunci keberhasilan penanggulangan HIV/AIDS di beberapa negara, seperti di Thailand, berkat dukungan media massa (media cetak dan media elektronik) insiden infeksi HIV baru di Negeri Gajah Putih itu ditekan sehingga kasus baru setiap tahun turun drastis. Berbeda dengan Indonesia peran media massa, sekarang ada media online, sangat kecil sehingga insiden infeksi HIV baru terus terjadi yang pada gilirannya menyebar di masyarakat.

Dengan jumlah kasus HIV/AIDS mendekati angka 1 juta di awal tahun 1990-an di Thailand, negeri itu berhasil memangkas jumlah insiden infeksi HIV baru sehingga kasus sekarang 480.000 dengan infeksi HIV baru 6.400/tahun. Yang mendapat pengobatan dengan obat antiretroviral (ARV) 75% (aidsdatahub.org).

Bandingkan dengan Indonesia dengan jumlah kasus kumulatif berdasarkan estimasi 640.000, dengan infeksi HIV baru 48.000/tahun dan kematian 46.000. Yang mendapatkan pengobatan ARV 17% (aidsdatahub.org). Sedangkan yang terdeteksi per 30 Juni 2019 sebanyak 466.859 (Laporan Ditjen P2P, Kemenkes RI, tanggal 27 Agustus 2019). Fakta lain menunjukkan Indonesia ada di peringkat keempat setelah China, India dan Rusia dalam jumlah insiden infeksi HIV baru (aidsmap.com).

1. Peran Media Massa dan Media Online Mendukung Penanggulangan HIV/AIDS

Ketika banyak negara kewalahan menghadapi epidemi HIV/AIDS, Thailand justru sebaliknya malah berhasil menurunkan insiden infeksi HIV baru, terutama pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK). Salah satu indikatornya adalah jumlah calon taruna militer yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS terus turun.

Ternyata, Thailand menjalankan lima program penanggulangan yang realistis secara serentak dengan skala nasional. Di urutan pertama adalah memanfaatkan media massa sebagai media pembelajaran masyarakat, pendidikan sebaya (peer educator), pendidikan HIV/AIDS di sekolah, pendidikan HIV/AIDS di tempat kerja di sektor pemerintah dan swasta, pemberian keterampilan, promosi kondom, dan program kondom 100 persen di lingkungan industri seks (Integration of AIDS into National Development Planning, The Case of Thailand, Thamarak Karnpisit, UNAIDS, Desember 2000).

ilus3 opini 9 feb 20Ilustrasi (Foto: hiv.gov.dom)

Celakanya, di Indonesia sebagian besar media massa, belakangan juga media online, menjadikan isu HIV/AIDS sebagai berita yang sensasional, terutama yang menyangkut aspek norma, moral dan agama. Tanggal 9 Februari diperingati sebagai 'Hari Pers Nasional' yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur peran pers nasional dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

Celakanya, di Indonesia sebagian besar media massa juga media online menjadikan isu HIV/AIDS sebagai berita yang sensasional, terutama yang menyangkut aspek norma, moral dan agama. Tanggal 9 Februari diperingati sebagai 'Hari Pers Nasional' yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur peran pers nasional dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

Soalnya, sejak pemerintah mengakui kasus HIV/AIDS pertama pada April 1987 cara-cara pemberitaan sebagian besar media massa nasional hanya berkutat di seputar moral. Pengakuan kasus pertama itu pun dinilai banyak kalangan tidak objektif karena didorong oleh aspek moral yang menguatkan anggapan, ketika itu bahkan sampai sekarang, bahwa HIV/AIDS adalah penyakit homoseksual, penyakit orang bule, dll.

Lihat saja judul berita ini: 1.330 Gay Berkeliaran di Bogor (di sebuah harian di Bogor, Jawa Barat, 18 Desember 2017). Judul ini sensasional dan sama sekali tidak memberikan pencerahan kepada pembaca (masyarakat). Yang terjadi justru mendorong masyarakat melakukan stigma (cap buruk) dan diskriminasi terhadap gay. Padahal, yang jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat justru laki-laki heteroseksual pengidap HIV/AIDS.

Yang lebih konyol lagi jumlah 1.330 itu ternyata hasil penjumlahan gay dan waria. Padahal, gay bukan waria atau sebaliknya. Dalam kaitan ini wartawan dan redaktur media itu memakai 'baju moral' mereka dalam memahami orientasi seksual sehingga hasilnya hanya mitos (anggapan yang salah). Dalam konteks penanggulangan HIV/AIDS cara-cara itu jadi kontra produktif.

Judul lain: LGBT Gaya Hidup yang Potensial Menyebarkan Penyakit HIV/AIDS (sebuah media online Jakarta, 23 Januari 2018). Ini mendorong masyarakat benci terhadap kalangan LGBT, padahal fakta menunjukkan faktor risiko penularan terbanyak kasus AIDS di Indonesia periode 1987 – 30 Juni 2019 melalui hubungan seksual berisiko pada heteroseksual mencapai 70,2%, penggunaan alat suntik tidak steril 8,2%, homoseksual 7%, dan penularan melalui perinatal 2,9% (Laporan Ditjen P2P, Kemenkes RI, 27 Agustus 2019).

Lagi pula dalam konteks LGBT sendiri belum ada kasus penularan HIV dengan faktor risiko lesbian. Selain itu yang justru lebih potensial menyebarkan HIV adalah biseksual karena secara seksual tertarik dengan perempuan sekaligus dengan laki-laki juga.

2. Berita Jadi Salah Satu Pemicu Stigma Terhadap Odha

Pernyataan-pernyataan yang mengait-ngaitkan penularan HIV dengan LGBT akhirnya jadi ledakan kemarahan masyarakat bahkan sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar LGBT dipidana. Sekarang isu itu bergulir di DPR terkait dengan revisi KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Masyarakat digiring media massa dan media online, belakangan media sosial juga ikut-ikutan, untuk membenci LGBT. Padahal, sebagai orientasi seksual LGBT adalah di alam pikiran sehingga tidak bisa dipidana.

Hiruk-pikuk tentang LGBT yang jadi korban adalah kaum waria karena dalam konteks LGBT hanya transgender (waria) yang kasat mata, sedangkan lesbian, gay dan biseksual tidak bisa dikenali dari fisik mereka.

Stigma terhadap pengidap HIV/AIDS terus didorong melalui pernyataan-pernyataan yang tidak akurat. Seperti ini: Dokter Inong: Agar Tak Tertular HIV/AIDS, Jangan Berzina (media online keagamaan, 14/1-2018). Padahal, risiko tertular HIV melalui hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksual (zina, seks pranikah, selingkuh, melacur, seks anal, dll.), tapi karena kondisi hubungan seksual (salah satu atau kedua-duanya mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual.

Beban fisik dan psikologis Odha (Orang dengan HIV/AIDS) pun kian berat karena di sarana kesehatan sendiri terjadi perlakuan yang diskriminatif yang justru dilakukan oleh kalangan medis. Ini tidak masuk akal karena mereka tahu persis cara-cara penularan dan pencegahan HIV.

Berita-berita yang mengandung mitos tidak mencerahkan masyarakat karena cara-cara penularan dan pencegahan HIV yang realistis tenggelam karena berita dibumbui dengan norma, moral dan agama. Penulis melakukan content analysis berita-berita di media massa nasional dari tahun 1987-2000. Hasilnya, banyak berita yang hanya berisi mitos sehingga menggelapkan fakta medis tentang HIV/AIDS (Pers Meliput AIDS, Syaiful W. Harahap, Penerbit Sinar Harapan/The Ford Foundation, Jakarta, 2000).

Judul berita di sebuah harian yang terbit di Kota Padang, Sumbar (8 Februari 2018) ini juga mendorong stigma: 2017, 5 Kasus HIV di Payakumbuh Berasal dari LSL. Celakanya, dalam berita tidak dijelaskan siapa saja LSL itu sehingga membingungkan. Dalam berita LSL disebutkan Lelaki Seks dengan Lelaki yang akhirnya menggiring opini ke kalangan gay padahal di sana ada biseksual dan waria.

Ini judul berita di sebuah media online (30 November 2019): Kenali Gejala dan Ciri-ciri HIV serta Tahapannya Menjadi AIDS, Apakah Sudah Ada Obatnya? Ada fakta yang tidak muncul dalam berita ini, yaitu: apapun gejala atau ciri-ciri HIV/AIDS yang disebutkan tidak ada kaitannya dengan HIV/AIDS jika orang yang menunjukkan gejala-gejala atau ciri-ciri HIV/AID tsb. terkait dengan HIV/AIDS jika orang tsb. tidak pernah atau tidak sering melakukan perilaku berisiko tertular HIV/AIDS. Jika tidak pernah melakukan perilaku berisiko tertular HIV/AIDS, maka gejala-gejala atau ciri-ciri HIV/AIDS tsb. yang ada pada seseorang sama sekali tidak terkait dengan HIV/AIDS.

Melalui hubungan seksual risiko tertular HIV/AIDS adalah jika hubungan seksual dilakukan tanpa kondom, di dalam nikah atau di luar nikah, dengan pasangan yang berganti-ganti atau dengan seseorang yang sering berganti-ganti pasangan. Risiko tertular HIV melalui transfusi darah jika pernah menerima transfusi darah yang tidak diskrining HIV. Risiko melalui jarum suntik terutama terjadi pada penyalahguna narkoba jika dilakukan bersama-sama dengan memakai jarum secara berganti-ganti. Sedangkan risiko melalui air susu ibu (ASI) jika menyusui kepada perempuan yang mengidap HIV/AIDS.

ilus2 opini 9 feb 20Iilustrasi penanggulangan HIV?AIDS (Foto: Dok Pribadi)

3. Penanggulangan di HIV/AIDS di Indonesia Dilakukan di Hilir

Penanggulangan HIV/AIDS yang bergulir di hilir yaitu tes HIV terhadap ibu-ibu hamil dan orang-orang dengan perilaku seksual yang berisiko tertular HIV. Ada suami ibu hamil yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS menolak tes HIV. Akibatnya, suami-suami itu jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Penanggulangan dengan program tes HIV itu artinya ada pembiaran sehingga warga tertular HIV. Yang diperlukan adalah penanggulangan di hulu, al. menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa yang melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan pekerja seks komersial (PSK). Program yang dilakukan, seperti di Thailand dengan hasil yang memuaskan, adalah memaksa laki-laki selalu memakai kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan PSK. Celakanya intervensi tidak bisa dilakukan karena praktek PSK tidak dilokalisir.

Yang tidak masuk akal penanggulangan didukung dengan peraturan daerah (Perda), tapi perda-perda itu justru hanya mencangkok ekor program Thailand dengan cara yang tidak komprehensif. Paling tidak sudah ada 140-an Perda AIDS di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Program 'wajib kondom 100 persen' bagi laki-laki ketika melakukan hubungan seksual dengan PSK hanya bisa dijalankan dengan efektif kalau praktek PSK dilokalisir. Sedangkan di Indonesia praktek PSK terjadi di sembarang waktu dan sembarang tempat sehingga tidak bisa dilakukan intervensi.

Lagi pula di Thailand sanksi hukum bagi yang tidak menjalankan 'wajib kondom 100 persen' diterapkan terhadap germo, tapi di Indonesia yang dihukum justru PSK. Ini sama saja dengan 'menggantang asap' karena 1 PSK dihukum nun di luar sana ada puluhan bahkan ratusan PSK pengganti. Selain itu PSK tidak bisa menolak laki-laki 'hidung belang' yang tidak mau memakai kondom karena dipaksa germo, tapi kalau yang kena sanksi germo tentulah germo akan berpihak pada PSK dalam menghadapi laki-laki yang tidak mau pakai kondom.

Tanpa dukungan media massa dan media online, maka insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi yang merupakan 'bom waktu' pada epidemi HIV yang kelak bermuara pada 'ledakan AIDS'. []

Berita terkait
Omong Kosong Penularan HIV Baru Bisa Dihentikan 2030
Epidemi HIV/AIDS memasuki tahun ke-36 tapi insiden infeksi HIV baru terus terjadi yang disebut-sebut bisa dihentikan 2030 tanpa program konkret
AIDS Justru Musuh Terbesar di Tanah Papua
Jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) terus bertambah sehingga inilah yang justru jadi ‘musuh’ di Tanah Papua
Penyebaran HIV/AIDS Tertinggi di 10 Provinsi
Jumlah kasus HIV/AIDS yang terdeteksi di seluruh Indonesia baru separuh dari jumlah kasus berdasarkan estimasi tahun 2016
0
Bara JP: Agar Penyaluran Bantuan Sosial Tepat Sasaran
Agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dalam situasi darurat Covid-19, pemerintah secara efektif bisa menggandeng barisan relawan. Bara JP.