Jakarta - Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai menteri yang nantinya akan terkena reshuffle kabinet tidak akan berani mengkritisi kebijakan pemerintah di kemudian hari. Dia pun membandingkannya dengan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang kini cukup vokal menyoroti kinerja pemerintah.
"Saya pikir para menteri tersebut tidak akan seberani seperti sebelumnya (Susi Pudjiastuti)," ujar Wasisto saat dihubungi Tagar, Rabu, 1 Juli 2020.
Hal demikian kata Wasisto, lantaran menteri-menteri yang ada sejauh ini belum mampu menunjukkan capaian kinerja maksimal. Dia pun meragukan apabila nantinya seorang menteri terkena reshuffle lantas mendapatkan perhatian dari masyarakat.
"Karena belum ada improvisasi kebijakan yang mereka lakukan, sehingga mereka belum mendapat atensi penuh publik seperti mantan Menteri Susi," ucap dia.
Baca Juga: Jokowi Rombak Menteri, RR dan Anies 'Baru' Muncul?
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo terlihat marah dan jengkel saat memberikan arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, 18 Juni 2020. Jokowi melihat para pembantunya tidak mempunyai sense of crisis dalam menangani ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
"Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali ini. Dan, saya melihat bapak dan ibu menganggap ini masih normal," kata Jokowi seperti dikutip Tagar dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden di YouTube, Minggu, 28 Juni 2020.
Saya pikir para menteri tersebut tidak akan seberani seperti sebelumnya (Susi Pudjiastuti).
Tak hanya itu, Jokowi juga mengancam membubarkan lembaga atau mencopot Menteri sebagai bagian dari tindakan tegas melihat performa para pembantunya yang dianggap mengecewakan.
“Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” ujar Jokowi.
Adapun Susi Pudjiastuti, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 kerap mengkritisi kebijakan pemerintah. Satu di antaranya terkait masalah eksploitasi sumber daya laut Indonesia yang dilakukan oleh kapal-kapal China di Laut Natuna.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Angkat Bicara Soal China di Natuna
Susi menegaskan akan pentingnya kebijakan keamanan kelautan Indonesia yang dijalankan dengan konsisten, khususnya untuk mengatasi polemik kapal China di Natuna.
"Panjang laut Indonesia 97.000 Km, tidak mungkin kita pagari, tidak mungkin juga kita pasang di setiap wilayah itu kapal-kapal. Salah satu yang terpenting adalah policy (kebijakan) yang dijalankan dengan konsisten. NO bargaining, NO compromising," ujar Susi Pudjiastuti, saat menjadi pembicara di Aula DPP PKS dalam acara bertajuk "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" pada 20 Januari 2020. []
